Setapak Langkah – 11 Mei 2026 | Peternak telur bebek di Indonesia sedang mengalami tekanan berat karena harga jual telur bebek menurun drastis di bawah biaya produksi. Penurunan ini memicu aksi protes di beberapa daerah dan menimbulkan desakan agar pemerintah segera mengambil langkah kebijakan.
| Periode | Harga Jual (Rp/kg) | Biaya Produksi (Rp/kg) |
|---|---|---|
| Januari‑Maret 2024 | 15.000‑18.000 | 12.000‑14.000 |
| April‑Mei 2024 | 7.000‑9.000 | 12.000‑14.000 |
Keluhan tersebut kemudian disalurkan oleh Komisi VII DPR RI melalui rapat khusus yang melibatkan ketua komisi, anggota DPR, dan perwakilan Kementerian Pertanian. Dalam rapat tersebut, Komisi VII menegaskan bahwa penurunan harga telur bebek tidak hanya mengancam kelangsungan usaha peternak, tetapi juga berpotensi menurunkan pasokan telur bebek di pasar domestik.
Komisi VII menuntut Pemerintah untuk melakukan beberapa langkah strategis, antara lain:
- Mengaktifkan kembali skema subsidi pakan ternak khusus untuk peternak telur bebek.
- Memberikan insentif pajak bagi peternak yang mengalami kerugian akibat penurunan harga.
- Mengatur mekanisme penetapan harga minimum melalui Badan Penetapan Harga (BPH) atau lembaga terkait.
- Mendorong diversifikasi pasar ekspor telur bebek ke negara‑negara yang memiliki permintaan tinggi.
Anggota Komisi VII, Budi Setiawan, menambahkan bahwa pemerintah harus berkoordinasi dengan lembaga keuangan untuk menyediakan fasilitas kredit berbunga rendah, sehingga peternak dapat menutupi biaya operasional sementara harga pasar belum stabil.
Peternak dari Jawa Barat, Siti Hartati, menyatakan harapannya agar kebijakan yang diusulkan dapat segera diwujudkan. ‘Kami sudah berjuang keras menjaga kualitas telur, namun kini kami terpaksa menanggung kerugian yang sangat besar. Bantuan pemerintah sangat kami butuhkan,’ ujarnya.
Jika tidak ada intervensi yang memadai, diperkirakan banyak peternak akan terpaksa menghentikan usaha, yang pada gilirannya dapat menimbulkan kekurangan pasokan telur bebek dan memengaruhi harga pangan lainnya.
Komisi VII berkomitmen untuk terus memantau perkembangan situasi dan menindaklanjuti rekomendasi kepada Kementerian Pertanian serta kementerian terkait lainnya dalam waktu tiga minggu ke depan.
