Setapak Langkah – 11 Agustus 2026 | Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta terus memperluas layanan penyelesaian sengketa informasi dengan mengintegrasikan sistem elektronik yang memungkinkan masyarakat mengajukan, memantau, dan menyelesaikan sengketa secara daring.
Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya pemerintah provinsi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyediaan informasi publik. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, proses penyelesaian sengketa dapat diselesaikan lebih cepat, mengurangi kebutuhan tatap muka, dan meminimalisir biaya operasional.
Berikut tahapan utama dalam layanan penyelesaian sengketa informasi secara elektronik:
- Pengajuan Sengketa: Pemohon mengisi formulir digital melalui portal resmi KI DKI, melampirkan dokumen pendukung, dan menyebutkan lembaga yang bersangkutan.
- Verifikasi Awal: Staf KI melakukan pengecekan kelengkapan berkas dan memastikan sengketa masuk dalam lingkup wewenang.
- Mediasi Daring: Jika diperlukan, pihak KI mengatur sesi mediasi via video conference antara pemohon dan lembaga terkait.
- Keputusan: Setelah mediasi atau evaluasi, KI mengeluarkan keputusan yang dapat diakses secara online oleh kedua belah pihak.
- Tindak Lanjut: Lembaga yang bersangkutan wajib menindaklanjuti keputusan dalam jangka waktu yang ditetapkan, dengan monitoring otomatis melalui sistem.
Portal elektronik tersebut dilengkapi dengan fitur pelacakan status real‑time, notifikasi email/SMS, serta arsip digital yang memudahkan publik mengakses riwayat penyelesaian sengketa sebelumnya.
Ketua Komisi Informasi DKI, Nama Ketua, menyatakan, “Digitalisasi layanan sengketa informasi tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Kami berkomitmen untuk menjadikan layanan ini mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.”
Sejak peluncuran beta pada awal tahun ini, jumlah pengajuan sengketa meningkat 35 % dibandingkan dengan prosedur konvensional. Analisis internal menunjukkan rata‑rata waktu penyelesaian berkurang dari 45 hari menjadi 18 hari.
Beberapa tantangan yang masih dihadapi meliputi keterbatasan akses internet di wilayah pinggiran, serta kebutuhan pelatihan bagi staf KI dalam mengoperasikan platform baru. Pemerintah Provinsi berencana mengadakan program literasi digital dan workshop bagi pegawai KI pada kuartal berikutnya.
Ke depan, KI DKI berupaya menambah fitur kecerdasan buatan untuk membantu analisis dokumen otomatis, serta mengintegrasikan layanan dengan sistem e‑government lain seperti e‑procurement dan e‑budgeting, sehingga seluruh ekosistem pemerintahan menjadi lebih terhubung.
