Setapak Langkah – 11 Juni 2026 | Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan bahwa kekuatan fiskal negara tidak cukup menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan. Dalam rapat kerja yang dilaporkan pada akhir pekan, komisi tersebut menekankan pentingnya mengalihkan fokus kebijakan menuju peningkatan produktivitas dan kemandirian ekonomi, terutama di tingkat daerah.
Anggota Komisi II menyoroti bahwa meskipun Indonesia berhasil menjaga surplus anggaran dan mengurangi defisit, tantangan utama kini terletak pada kemampuan menghasilkan nilai tambah yang berkelanjutan. “Kita harus beralih dari sekadar menumpuk kas negara menjadi negara yang menghasilkan barang dan jasa dengan nilai tinggi,” ujar salah satu anggota komisi.
Beberapa langkah strategis yang diusulkan meliputi:
- Peningkatan investasi pada sektor manufaktur dan teknologi tinggi untuk menambah basis ekspor.
- Penguatan kebijakan desentralisasi ekonomi agar provinsi dan kabupaten dapat mengelola sumber daya secara lebih mandiri.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan vokasi dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri.
- Pengembangan infrastruktur logistik yang mengurangi biaya produksi dan mempercepat distribusi barang.
Komisi II juga mengingatkan pentingnya reformasi struktural, seperti penyederhanaan perizinan dan peningkatan iklim usaha, untuk menarik investasi domestik dan asing. Tanpa upaya tersebut, kekuatan fiskal yang kuat berpotensi hanya menjadi “cadangan dana” tanpa dampak nyata pada pertumbuhan ekonomi riil.
Para anggota berharap bahwa rekomendasi ini dapat diintegrasikan ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) mendatang, sehingga kebijakan fiskal tidak hanya bersifat defensif, melainkan juga produktif.
