Setapak Langkah – 13 April 2026 | Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menyoroti isu overflight clearance yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat. Permohonan izin lewat wilayah udara Indonesia ini menimbulkan pertanyaan mengenai prosedur, transparansi, dan kedaulatan nasional.
Dalam rapat komisi pada tanggal 26 April 2024, para anggota menanyakan kepada pemerintah mengapa belum ada penjelasan resmi terkait izin overflight yang diberikan kepada pesawat militer Amerika Serikat. Mereka menekankan bahwa kedaulatan udara Indonesia harus dijaga secara ketat dan setiap izin harus disertai klarifikasi yang memadai.
Berikut beberapa poin utama yang disampaikan oleh Komisi I DPR:
- Permintaan keterangan resmi dari Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri mengenai dasar hukum dan prosedur pemberian overflight clearance.
- Penegasan bahwa setiap izin harus sejalan dengan kepentingan keamanan nasional dan tidak mengganggu operasional penerbangan sipil.
- Ajakan kepada pemerintah untuk meningkatkan transparansi kepada publik demi menghindari spekulasi.
Pihak pemerintah belum memberikan jawaban definitif. Menurut sumber internal, Kementerian Pertahanan masih melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan akan menyampaikan laporan resmi kepada DPR dalam waktu yang belum ditentukan.
Isu ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan analis keamanan penerbangan bahwa tanpa kejelasan, potensi konflik kepentingan dapat muncul, terutama mengingat hubungan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam bidang pertahanan.
Komisi I DPR menegaskan bahwa mereka akan terus memantau perkembangan dan menuntut pemerintah untuk memberikan penjelasan yang komprehensif dalam waktu sesingkat‑sesingkatnya.
