Setapak Langkah – 19 Agustus 2026 | Komisi Digital (Komdigi) kembali menaruh perhatian pada sektor transportasi daring dengan menyiapkan aturan khusus untuk layanan pengantaran barang menggunakan ojek online (ojol). Inisiatif ini muncul seiring dengan meningkatnya volume transaksi dan keluhan terkait keselamatan, keadilan tarif, serta perlindungan hak pengemudi.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya memberikan perlindungan maksimal kepada para pengemudi ojol. Menurutnya, keamanan pengemudi merupakan prasyarat utama agar layanan pengantaran barang dapat berjalan dengan aman, efisien, dan adil bagi semua pihak yang terlibat.
Beberapa poin utama yang diperkirakan akan dimasukkan dalam rancangan peraturan Komdigi meliputi:
- Standar keamanan kendaraan, termasuk pemeriksaan rutin dan asuransi wajib bagi pengemudi.
- Penetapan tarif minimum dan maksimum yang transparan, untuk menghindari praktik tarif tidak wajar.
- Ketentuan jam operasional yang melindungi hak istirahat pengemudi serta mengurangi risiko kelelahan.
- Persyaratan pelatihan khusus bagi pengemudi yang menangani barang berharga atau mudah rusak.
- Prosedur penanganan keluhan konsumen dan mekanisme penyelesaian sengketa secara cepat.
- Pengawasan dan sanksi bagi platform ojol yang tidak mematuhi regulasi.
Presiden Prabwu menambahkan, “Pengemudi harus merasa aman dan dihargai, karena mereka adalah tulang punggung logistik modern. Pemerintah akan memastikan regulasi tidak hanya mengatur, tetapi juga memberikan perlindungan konkret bagi mereka.”
Berbagai pihak, termasuk asosiasi pengemudi, pelaku e‑commerce, dan konsumen, menyambut baik langkah ini. Asosiasi Pengemudi Ojek Online (APOO) menyatakan dukungan penuh terhadap upaya perlindungan, sementara platform e‑commerce menekankan pentingnya kepastian regulasi untuk menjaga kelancaran rantai pasokan.
Komdigi dijadwalkan akan menimbang masukan dari seluruh pemangku kepentingan dalam beberapa pertemuan mendatang sebelum menyusun regulasi final. Diharapkan peraturan tersebut dapat diundangkan pada kuartal berikutnya, memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pertumbuhan layanan pengantaran barang ojol di Indonesia.
