Setapak Langkah – 07 Juli 2026 | Komando Daerah Militer (Kodam) XII/Tanjungpura melaksanakan pemusnahan barang bukti yang diperoleh dari operasi Satuan Tugas Pengamanan (Satgas) Pemberantasan Terorisme dan Separatis (Pamtas) pada Rabu, 5 Juli 2026. Proses pemusnahan berlangsung di fasilitas militer yang terletak di wilayah Kalimantan Barat dan melibatkan tim logistik, forensik, serta perwakilan komando terkait.
Pemusnahan ini mencakup sejumlah barang bukti berupa dokumen, rekaman audio‑visual, serta perangkat keras elektronik yang dipergunakan dalam penyelidikan kasus terorisme dan separatisme. Semua barang tersebut dimusnahkan secara terpadu melalui metode pembakaran, penghancuran mekanis, dan penghancuran data digital guna memastikan tidak ada materi yang dapat bocor atau disalahgunakan.
Berikut langkah‑langkah utama yang dilaksanakan dalam proses pemusnahan:
- Identifikasi dan pencatatan seluruh barang bukti yang akan dimusnahkan.
- Pemisahan barang berdasarkan tipe (dokumen, media elektronik, barang fisik).
- Pembakaran dokumen dan bahan kertas dengan suhu tinggi.
- Penghancuran perangkat elektronik menggunakan mesin penghancur khusus.
- Penghapusan data digital secara total dengan software destruksi data berstandar militer.
- Pencatatan hasil akhir pemusnahan dan penandatanganan laporan oleh pejabat berwenang.
Komandan Kodam XII/Tanjungpura, Letnan Jenderal (Purn) Dedy Dwi Haryadi, menegaskan bahwa prosedur ini sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) militer dan peraturan perundang‑undangan yang mengatur penanganan barang bukti kriminal. Ia menambahkan bahwa langkah ini penting untuk menjaga integritas penyelidikan serta mencegah potensi penyalahgunaan informasi yang sensitif.
Selain itu, pihak Kodam juga menekankan komitmen berkelanjutan dalam memberantas ancaman terorisme dan separatisme di wilayah Kalimantan Barat, dengan menegakkan kerja sama lintas lembaga antara TNI, Polri, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Reaksi dari kalangan masyarakat dan organisasi hak asasi manusia masih menunggu klarifikasi lebih lanjut terkait transparansi proses pemusnahan, meski pihak militer berjanji akan menyediakan laporan lengkap kepada instansi pengawas terkait.
