Setapak Langkah – 19 April 2026 | Insiden penikaman terhadap Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golkar di Maluku Tenggara, wilayah Nus Kei, terjadi pada awal April 2024 di Bandara Langgur, Kabupaten Kei Kecil. Korban, yang dikenal aktif dalam dunia politik lokal, ditemukan tewas dengan luka tusukan pada tubuhnya setelah insiden tersebut.
- Korban tiba di Bandara Langgur sekitar pukul 12.30 WIB dan menunggu proses check‑in.
- Sekitar pukul 13.10 WIB, seorang pria yang tidak dikenal mendekati korban dengan membawa pisau.
- Tanpa peringatan, pelaku menghunuskan pisau dan menusuk korban di bagian dada dan lengan kiri.
- Korban terjatuh ke lantai, sementara pelaku melarikan diri menuju area parkir bandara.
- Petugas bandara dan keamanan segera memberikan pertolongan pertama, namun korban dinyatakan meninggal dunia di lokasi.
Setelah insiden, Tim Reskrim Polres Kei Kecil dikerahkan untuk menyelidiki motif dan mengidentifikasi pelaku. Hingga kini, polisi telah mengamankan dua tersangka yang diduga memiliki hubungan dekat dengan korban. Kedua tersangka tersebut sedang menjalani pemeriksaan intensif, termasuk pengambilan sidik jari dan pemeriksaan barang bukti.
Pihak kepolisian menegaskan bahwa penyelidikan masih dalam tahap awal dan belum dapat dipastikan apakah tindakan tersebut berhubungan dengan motif politik, pribadi, atau kejahatan lain. Tim penyidik juga mengumpulkan rekaman CCTV bandara serta keterangan saksi untuk memperkuat bukti.
Reaksi publik dan tokoh politik setempat pun mengalir deras. Beberapa anggota Partai Golkar di provinsi Maluku menyatakan duka mendalam serta menuntut agar proses hukum berjalan transparan dan tegas. Sementara itu, aparat keamanan setempat meningkatkan pengawasan di area publik, terutama di tempat-tempat strategis seperti bandara, untuk mencegah kejadian serupa.
Kasus ini menambah daftar insiden kekerasan terhadap pejabat publik di Indonesia pada tahun 2024, menimbulkan keprihatinan tentang keamanan tokoh politik di wilayah terpencil. Pemerintah daerah dan pusat diharapkan dapat meningkatkan koordinasi keamanan serta memberikan perlindungan yang memadai bagi para pejabat yang melaksanakan tugasnya.
