Setapak Langkah – 24 Juni 2026 | Seorang mahasiswa yang menjabat sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Budi Kemuliaan (UBK) mengaku menerima uang sejumlah dua puluh juta rupiah pada malam hari. Menurut pengakuannya, dana tersebut diberikan sebagai imbalan agar demonstrasi mahasiswa yang semula direncanakan di depan Istana Negara dipindahkan ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Pengakuan ini muncul setelah munculnya dugaan praktik korupsi dalam proses penyusunan lokasi aksi. Ketua BEM mengklaim bahwa uang tersebut diterima secara pribadi pada pukul 02.00 dini hari, dan ia merasa terpaksa menyetujui permintaan tersebut demi menghindari konfrontasi yang dapat berujung pada kerusuhan.
Pihak universitas melalui Lembaga Pengembangan Mahasiswa (UBK) segera membentuk tim investigasi khusus. Tim tersebut terdiri dari dosen senior, perwakilan BEM, serta unsur keamanan kampus. Investigasi difokuskan pada tiga hal utama:
- Identitas pihak yang memberikan uang dan mekanisme penyalurannya.
- Motivasi di balik permintaan pemindahan lokasi demo.
- Potensi dampak politik dan keamanan yang ditimbulkan.
Hasil sementara menunjukkan adanya keterlibatan oknum eksternal yang berusaha memengaruhi agenda aksi mahasiswa. Sebagai langkah lanjutan, UBK berencana menindak tegas mahasiswa yang terlibat, termasuk pemberian sanksi administratif hingga pemecatan dari keanggotaan BEM.
Kasus ini memicu reaksi beragam di kalangan akademisi dan aktivis. Beberapa pihak menilai tindakan Ketua BEM sebagai pelanggaran etika, sementara yang lain menekankan pentingnya transparansi dalam proses investigasi. Pemerintah daerah dan aparat keamanan pun diminta memberikan klarifikasi terkait hubungan antara demonstrasi mahasiswa dan lembaga negara.
Ke depan, universitas berjanji akan memperkuat mekanisme pengawasan internal serta meningkatkan pendidikan etika kepada seluruh organisasi mahasiswa, guna mencegah terulangnya insiden serupa.
