Setapak Langkah – 12 Juni 2026 | Jakarta, Republika.co.id – Pemerintah Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Finnet Indonesia pada hari Senin. Kesepakatan ini bertujuan mengintegrasikan layanan Finpay Payment Gateway ke dalam platform MaritimHub untuk memfasilitasi pembayaran daring pada sektor transportasi laut.
Finpay Payment Gateway merupakan solusi pembayaran digital yang mendukung transaksi real‑time, keamanan data, serta kemampuan integrasi lintas bank dan e‑wallet. Dengan penerapan layanan ini, para pengguna jasa pelayaran dapat melakukan pembayaran tiket, biaya bongkar muat, dan layanan tambahan lainnya secara online tanpa harus datang ke loket fisik.
Beberapa poin penting dalam kerja sama ini meliputi:
- Penyediaan infrastruktur pembayaran elektronik yang terstandarisasi pada MaritimHub.
- Implementasi sistem verifikasi transaksi yang meminimalisir risiko fraud.
- Pelatihan operasional bagi petugas pelabuhan dan operator logistik.
- Peningkatan transparansi laporan keuangan bagi pemerintah dan pelaku industri.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Budi Santoso, menekankan bahwa digitalisasi pembayaran merupakan langkah strategis untuk mempercepat proses administrasi, menurunkan biaya operasional, dan meningkatkan daya saing industri maritim Indonesia di kancah global.
Sementara itu, CEO PT Finnet Indonesia, Rina Wulandari, menyatakan komitmen perusahaan untuk memberikan dukungan teknis berkelanjutan serta mengembangkan fitur-fitur baru yang dapat menyesuaikan kebutuhan spesifik pelabuhan dan operator kapal.
Implementasi layanan Finpay diproyeksikan akan dimulai pada kuartal ketiga 2026, dengan fase uji coba di tiga pelabuhan utama: Tanjung Priok, Belawan, dan Makassar. Setelah evaluasi berhasil, sistem akan diperluas ke seluruh pelabuhan kelas satu di Indonesia.
Pengguna diharapkan merasakan kemudahan dalam melakukan transaksi, sementara pemerintah dapat mengoptimalkan pengelolaan data keuangan dan meningkatkan akurasi perencanaan anggaran sektor perhubungan laut.
