Setapak Langkah – 22 Mei 2026 | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menegaskan bahwa proses pemeriksaan dugaan kekerasan seksual yang melibatkan civitas akademika Universitas Indonesia (UI) masih berlangsung. Menyikapi spekulasi publik yang menyebut adanya sanksi ringan bagi pelaku, kementerian secara tegas menolak kategori tersebut dan menekankan pentingnya menunggu hasil investigasi resmi.
Kasus ini pertama kali muncul pada awal tahun 2024 setelah seorang mahasiswa mengajukan laporan resmi mengenai tindakan kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh seorang dosen. Laporan tersebut kemudian disalurkan ke Unit Penanganan Pengaduan (UPP) UI serta ke lembaga independen yang berwenang menangani kasus serupa di tingkat nasional.
Berikut ini rangkaian langkah yang telah diambil oleh pihak terkait hingga saat ini:
- UI membentuk tim investigasi internal yang terdiri atas pejabat struktural, perwakilan mahasiswa, dan pakar hukum.
- Kemendiktisaintek mengirimkan tim pendamping untuk memastikan prosedur pemeriksaan sesuai dengan standar nasional.
- Pihak berwenang melakukan wawancara terhadap korban, saksi, dan tersangka secara terpisah.
- Pengumpulan bukti fisik dan digital sedang dalam tahap analisis forensik.
- Laporan akhir investigasi dijadwalkan selesai dalam tiga bulan ke depan.
Dalam pernyataannya, Menteri Kemendiktisaintek menambahkan bahwa penetapan sanksi belum dapat dilakukan sebelum hasil pemeriksaan final tersedia. “Kami menghimbau semua pihak untuk bersabar dan tidak melompat pada kesimpulan prematur. Proses hukum harus dijalankan secara transparan dan adil,” ujar sang Menteri.
Selain itu, kementerian menekankan pentingnya pendidikan tentang consent dan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Program pelatihan khusus bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa sedang disiapkan untuk memperkuat budaya aman dan menghormati hak asasi manusia.
Reaksi masyarakat terbagi antara yang menuntut tindakan cepat dan yang mendukung proses hukum yang berlandaskan bukti. Namun, pihak kampus dan kementerian sepakat bahwa keadilan bagi korban harus menjadi prioritas utama, sementara hak asasi tersangka tetap dilindungi hingga ada keputusan final.
