Setapak Langkah – 27 Juni 2026 | Direktorat Jenderal Penataan Pengembangan Masyarakat (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melaksanakan kegiatan pendampingan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Jumat, 26 Juni 2026.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya sinergi lintas sektoral untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat NTB melalui peran aktif Ormas dalam pembangunan daerah.
Beberapa Ormas yang terlibat meliputi organisasi keagamaan, sosial, dan kebudayaan yang memiliki jaringan luas di tingkat desa dan kecamatan. Pendampingan mencakup:
- Penyuluhan mengenai kebijakan publik dan program pemerintah daerah.
- Peningkatan kapasitas manajerial dan keuangan organisasi.
- Pemetaan potensi lokal untuk program pemberdayaan ekonomi.
- Penguatan koordinasi antara Ormas, pemerintah daerah, dan DPR.
Direktur Polpum, Dr. H. Agus Santoso menyampaikan bahwa Ormas memiliki peran strategis sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menjangkau masyarakat paling akhir. “Dengan memperkuat kapasitas Ormas, kami berharap program kesejahteraan dapat dilaksanakan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi II DPR, Bapak Irwan Maulana menegaskan pentingnya kolaborasi legislatif dengan eksekutif. Ia menambahkan, “Sinergi ini tidak hanya meningkatkan efektivitas kebijakan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dalam pelaksanaan program di lapangan.”
Hasil sementara dari pendampingan menunjukkan peningkatan partisipasi Ormas dalam perencanaan pembangunan desa, serta terbukanya akses pembiayaan mikro bagi usaha kecil yang dikelola oleh anggota Ormas.
Ke depan, Kemendagri dan DPR berencana memperluas program serupa ke provinsi lain dengan menyesuaikan kebutuhan lokal serta melibatkan lebih banyak stakeholder.
