Setapak Langkah – 22 Mei 2026 | Jakarta, 26 Mei 2024 – Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menahan mantan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU) serta dua pejabat tinggi lainnya yang pernah menjabat di Kementerian PU. Penangkapan ini merupakan bagian dari penyelidikan dugaan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi yang terkait dengan proyek pengelolaan sumber daya air nasional.
Ketiga tersangka yang ditahan meliputi:
- Mantan Dirjen Sumber Daya Air, yang sebelumnya memimpin unit strategis pengelolaan air di Kementerian PU.
- Mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PU, yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur.
- Seorang pejabat senior lainnya yang pernah menjabat sebagai kepala subdirektorat teknis dalam bidang pengembangan infrastruktur air.
Pihak kejaksaan menyatakan bahwa penyelidikan mengungkap adanya indikasi adanya penggelapan dana alokasi khusus (DAK) serta penyalahgunaan anggaran dalam proyek pengadaan peralatan dan konstruksi bendungan kecil di beberapa daerah. Menurut dokumen penyelidikan, sejumlah anggaran yang dialokasikan untuk proyek tersebut tidak tercatat secara transparan, sehingga menimbulkan kecurigaan adanya praktik korupsi.
Dalam rapat koordinasi yang diadakan di kantor Kejari Jakarta, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menegaskan bahwa proses penahanan bersifat preventif untuk mencegah kemungkinan menghilangkan barang bukti atau mengintimidasi saksi. Selanjutnya, para tersangka akan diajukan ke Pengadilan Negeri dengan tuntutan hukum yang mencakup Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Reaksi dari kalangan politisi dan aktivis anti‑korupsi cukup beragam. Beberapa pihak menyambut langkah Kejati sebagai bukti komitmen pemerintah dalam menegakkan akuntabilitas pada aparatur negara, sementara yang lain menekankan pentingnya proses hukum yang transparan dan adil bagi semua pihak yang terlibat.
Sementara itu, Kementerian PU melalui juru bicara menyatakan akan memberikan dukungan penuh kepada penyelidikan dan menegaskan bahwa kementerian tidak menoleransi praktik korupsi dalam pelaksanaan tugasnya. Kementerian juga berjanji akan melakukan audit internal untuk meninjau kembali semua proyek yang terkait dengan sumber daya air.
Kasus ini menambah deretan investigasi besar-besaran yang menargetkan pejabat publik di sektor infrastruktur, khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam. Pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran publik menjadi sorotan utama, mengingat pentingnya sumber daya air bagi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan nasional.
