Setapak Langkah – 24 Juni 2026 | Jakarta, Republika.co.id — Kejaksaan Agung (Kejagung) secara tegas menolak permohonan status justice collaborator yang diajukan oleh Sony Sonjaya (SS), tersangka utama dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun anggaran 2025‑2026.
Justice collaborator merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan tersangka atau terdakwa memberikan keterangan atau bukti penting untuk mengungkap jaringan kejahatan, dengan imbalan pengurangan hukuman. Namun, Kejagung menilai permohonan SS tidak memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan, termasuk keabsahan informasi yang dapat membantu penyidikan secara signifikan.
Berikut beberapa poin penting terkait keputusan tersebut:
- Latar belakang kasus: Program MBG, yang bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi anak sekolah, diduga mengalami penyimpangan anggaran hingga ratusan miliar rupiah. Penyidikan mengidentifikasi Sony Sonjaya sebagai pelaku utama yang mengendalikan alokasi dana.
- Alasan penolakan: Kejagung menyatakan bahwa informasi yang diberikan SS tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya jaringan korupsi yang lebih luas, serta ada indikasi bahwa SS mencoba memanfaatkan status justice collaborator untuk mengurangi tanggung jawab hukum.
- Dampak keputusan: Penolakan ini memperkuat posisi Kejagung untuk melanjutkan proses penyidikan dan penuntutan terhadap SS serta pihak-pihak lain yang terkait, tanpa mengurangi kemungkinan penggunaan mekanisme lain dalam rangka menuntaskan kasus.
Kejagung menegaskan komitmennya untuk menindak tegas segala bentuk korupsi, terutama yang melibatkan dana publik dalam program sosial. Pihak Kejaksaan juga mengingatkan bahwa mekanisme justice collaborator tetap terbuka bagi pihak yang dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengungkap jaringan korupsi, asalkan memenuhi kriteria hukum yang jelas.
Kasus MBG ini masih dalam tahap penyelidikan lanjutan, dan Kejagung berjanji akan terus mengawasi proses hukum demi menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik.
