Setapak Langkah – 24 Juni 2026 | Komisi V DPR melalui Wakil Ketua Syaiful Huda menanggapi rencana penyesuaian tarif layanan ojek online (ojol) yang akan diterapkan pada 1 Juli 2026. Pemerintah mengusulkan pemotongan tarif aplikasi sebesar 8 persen, yang diharapkan tidak menambah beban bagi konsumen.
Syaiful Huda mengapresiasi inisiatif tersebut sebagai langkah pro‑konsumen, sekaligus menekankan pentingnya pengawasan ketat agar implementasi kebijakan tidak menimbulkan dampak negatif pada harga layanan. Ia menegaskan bahwa Komisi V DPR akan terus memantau pelaksanaan instruksi Presiden terkait pengawasan layanan transportasi daring.
Beberapa poin penting yang disampaikan oleh Komisi V DPR antara lain:
- Penyesuaian tarif harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik.
- Pengurangan tarif aplikasi sebesar 8 persen diharapkan dapat menurunkan biaya akhir yang dibayar oleh penumpang.
- Platform ojol wajib menyampaikan laporan rutin kepada regulator mengenai dampak tarif baru terhadap pasar.
- Jika terdapat indikasi bahwa tarif baru justru mengalihkan beban ke driver atau konsumen, Komisi V DPR siap mengajukan revisi kebijakan.
Instruksi Presiden yang diarahkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Perhubungan menekankan pentingnya pengawasan layanan ojol, terutama terkait keamanan data, perlindungan konsumen, dan kepatuhan pajak. Komisi V DPR berkomitmen menjadi pengawas independen dalam rangka memastikan bahwa kebijakan tarif tidak menimbulkan monopoli atau praktik tidak adil.
Dengan adanya kebijakan tarif baru, diharapkan persaingan di antara platform ojol akan semakin sehat, memberikan pilihan yang lebih variatif bagi konsumen, sekaligus meningkatkan kesejahteraan pengemudi melalui mekanisme pembagian pendapatan yang lebih adil.
