Setapak Langkah – 14 April 2026 | Keputusan mutasi yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung pada awal April 2024 menimbulkan sorotan luas setelah muncul dugaan kaitannya dengan kasus videografer Amsal Sitepu. Dalam langkah tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati) dan Kepala Kejaksaan Negeri Karo (Kajari), Danke Rajagukguk, resmi dicopot dari jabatan masing‑masing.
Kasus Amsal Sitepu bermula ketika ia merekam sebuah insiden di wilayah Karo dan mempublikasikannya secara daring. Rekaman tersebut kemudian menjadi viral, memicu perdebatan publik mengenai potensi kriminalisasi terhadap kegiatan jurnalistik. Pihak kepolisian sempat menanggapi dengan menelusuri kemungkinan pelanggaran hukum, namun banyak pihak menilai tindakan tersebut sebagai upaya menekan kebebasan pers.
Sejumlah organisasi media dan lembaga hak asasi manusia menuntut transparansi atas proses mutasi ini. Dalam pernyataannya, Kejaksaan Agung menegaskan bahwa keputusan pencopotan tidak bersifat reaktif melainkan merupakan bagian dari penataan struktural internal. Namun, pernyataan tersebut belum menjelaskan secara rinci alasan pemindahan Kajati Sumut dan Kajari Karo.
- Nama yang dicopot: Kajati Sumut (nama belum dipublikasikan), Kajari Karo – Danke Rajagukguk.
- Alasan resmi: Penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan.
- Latar belakang: Kontroversi seputar video Amsal Sitepu yang menimbulkan tuduhan kriminalisasi.
- Reaksi publik: Kritik keras dari kalangan jurnalis dan LSM hak asasi manusia.
- Tindakan selanjutnya: Penunjukan pejabat pengganti masih dalam proses.
Pengamat hukum menilai bahwa meskipun mutasi pejabat merupakan wewenang internal Kejaksaan, langkah tersebut dapat menimbulkan persepsi adanya tekanan politik bila tidak disertai penjelasan yang memadai. Mereka menekankan pentingnya menjaga independensi lembaga penegak hukum demi menjaga kepercayaan masyarakat.
Hingga saat ini, belum ada klarifikasi resmi lebih lanjut mengenai apakah kasus Amsal Sitepu akan dilanjutkan ke proses hukum formal atau hanya menjadi latar belakang administratif bagi mutasi pejabat. Situasi ini tetap dipantau oleh media dan organisasi masyarakat sipil.
