Setapak Langkah – 07 Juni 2026 | Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam rapat koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menekankan pentingnya mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di provinsi Bali. Langkah ini diambil menyusul tingginya permintaan pendidikan formal dari siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu serta keterbatasan kapasitas sekolah yang ada.
Latar Belakang
Bali, meski terkenal dengan sektor pariwisata, masih menyimpan kesenjangan signifikan dalam akses pendidikan, terutama di daerah pedesaan dan wilayah terpencil. Data terakhir menunjukkan bahwa tingkat partisipasi sekolah dasar di beberapa kecamatan masih di bawah 80 persen, jauh dari target nasional.
Instruksi Presiden
Presiden Prabowo menginstruksikan agar pemerintah pusat dan daerah menyiapkan rencana aksi untuk menambah minimal 30 (tiga puluh) unit Sekolah Rakyat dalam kurun waktu dua tahun ke depan. Setiap unit SR diharapkan dilengkapi dengan fasilitas belajar mengajar standar, seperti ruang kelas, laboratorium dasar, perpustakaan mini, serta akses listrik dan internet.
Rencana Implementasi
Berikut tahapan yang direncanakan:
- Identifikasi lokasi strategis berdasarkan kebutuhan dan potensi pertumbuhan penduduk.
- Penyusunan anggaran bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Bali, dan donor internasional.
- Proses tender konstruksi dengan prioritas pada kontraktor lokal.
- Rekrutmen guru dan tenaga kependidikan melalui program pengembangan profesional.
- Monitoring dan evaluasi berkala setiap enam bulan.
Target dan Proyeksi
| Tahun | Jumlah Sekolah Rakyat Baru | Total Kapasitas Tambahan (siswa) |
|---|---|---|
| 2024 | 15 | 2.250 |
| 2025 | 15 | 2.250 |
Dengan tambahan kapasitas sekitar 4.500 tempat belajar, diharapkan tingkat partisipasi pendidikan dasar di Bali dapat naik menjadi lebih dari 90 persen pada akhir 2025.
Hambatan yang Mungkin Muncul
Beberapa tantangan yang perlu diantisipasi meliputi keterbatasan tenaga pengajar di daerah terpencil, ketersediaan lahan yang layak, serta kebutuhan pendanaan berkelanjutan untuk operasional sekolah.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah berencana memperkuat kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat, universitas, serta sektor swasti melalui program beasiswa dan pelatihan guru.
Langkah percepatan penambahan Sekolah Rakyat ini sejalan dengan agenda pemerataan pembangunan yang dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020‑2024, sekaligus menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi kesenjangan pendidikan di Indonesia.
