Setapak Langkah – 10 Agustus 2026 | Mahkamah Agung (MA) baru-baru ini mengoreksi perhitungan kerugian negara dalam kasus PT Timah Tbk yang telah menjadi sorotan publik. Koreksi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi metodologi perhitungan kerugian yang selama ini dipakai oleh pengadilan-pengadilan Indonesia.
Kasus Timah bermula dari tuduhan bahwa perusahaan tambang tersebut melakukan praktik yang merugikan keuangan negara melalui penjualan mineral dengan harga di bawah nilai pasar. Pada tahap awal, kerugian negara diperkirakan mencapai sekitar Rp 1,5 triliun. Namun, setelah proses banding, angka tersebut berubah menjadi lebih rendah, yakni sekitar Rp 800 miliar, dan kemudian kembali dinaikkan oleh MA menjadi Rp 1,2 triliun.
Pakar hukum dan ekonomi menilai perubahan angka tersebut mencerminkan kurangnya standar baku dalam menghitung kerugian negara. Berikut beberapa poin penting yang disorot:
- Metode penilaian nilai pasar mineral yang berbeda‑beda antara pengadilan tingkat pertama dan MA.
- Penggunaan asumsi diskonto yang tidak konsisten pada tiap tahap proses peradilan.
- Kurangnya transparansi dalam penyusunan data input, sehingga sulit untuk melakukan audit independen.
- Variasi dalam interpretasi pasal-pasal terkait kerugian negara pada Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang‑Undang Pengadaan Barang/Jasa.
Para pakar menyerukan pembentukan standar seragam yang dapat diterapkan oleh semua lembaga peradilan. Mereka mengusulkan pembentukan satuan kerja khusus yang bertugas menyusun pedoman teknis, termasuk:
- Definisi jelas tentang apa yang dimaksud dengan “kerugian negara”.
- Metodologi penentuan nilai pasar yang mengacu pada data bursa komoditas internasional.
- Prosedur verifikasi independen oleh auditor eksternal.
- Penggunaan model perhitungan yang dapat dipublikasikan secara terbuka.
Jika standar tersebut diterapkan, diharapkan akan meminimalkan perbedaan interpretasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses peradilan ekonomi. Selain itu, standar seragam dapat mempercepat penyelesaian sengketa serupa, mengurangi beban biaya litigasi, dan memastikan bahwa negara menerima kompensasi yang sesuai dengan kerugian nyata.
Dalam pernyataannya, Mahkamah Agung menegaskan bahwa koreksi perhitungan kerugian negara merupakan upaya untuk menegakkan keadilan dan melindungi kepentingan fiskal negara. Namun, mereka juga mengakui perlunya revisi regulasi agar proses perhitungan menjadi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
