Setapak Langkah – 18 April 2026 | Jakarta, 26 April 2024 – Mantan Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Hery Susanto, resmi dinyatakan sebagai tersangka oleh Kepolisian pada awal masa jabatannya. Penetapan tersangka ini memicu sorotan tajam dari Majelis Agama Indonesia (MAKI) yang menilai proses seleksi komisioner ORI, khususnya yang melibatkan DPR Komisi II, tidak transparan dan mengabaikan standar akuntabilitas.
MAKI, melalui pernyataan resminya, menyoroti tiga poin utama:
- Kurangnya transparansi dalam tahapan seleksi yang melibatkan DPR Komisi II, yang dianggap “lalai” dalam melakukan verifikasi latar belakang calon komisioner.
- Ketidaksesuaian antara kriteria kompetensi yang diumumkan dengan profil kandidat yang sebenarnya.
- Potensi konflik kepentingan yang tidak diungkapkan, mengingat beberapa anggota DPR memiliki hubungan bisnis dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.
Ketua MAKI, Dr. Ahmad Zainuddin, menegaskan bahwa proses seleksi komisioner ORI harus memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas, integritas, dan independensi. Ia menambahkan bahwa lembaga pengawas seperti MAKI siap melakukan audit independen terhadap mekanisme seleksi tersebut.
Sementara itu, Ketua DPR Komisi II, Budi Santoso, membela kinerjanya dengan menyatakan bahwa proses seleksi telah mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Namun, ia mengakui adanya “kekurangan administratif” yang akan segera diperbaiki melalui revisi regulasi internal.
Para pengamat politik menilai bahwa kasus ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga anti‑korupsi dan mengganggu agenda reformasi birokrasi yang sedang berjalan. Mereka mengharapkan adanya langkah konkret, antara lain:
- Penguatan mekanisme verifikasi latar belakang calon komisioner oleh lembaga independen.
- Pembentukan komite pengawas yang melibatkan unsur masyarakat sipil dan akademisi.
- Penegakan sanksi tegas terhadap pejabat yang terbukti melanggar kode etik dalam proses rekrutmen.
Hingga kini, Hery Susanto belum memberikan pernyataan resmi terkait penetapan tersangka. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan lanjutan, dan pihak berwenang diharapkan dapat menyelesaikannya secara transparan demi menjaga integritas lembaga Ombudsman.
