Setapak Langkah – 14 Juni 2026 | Haris Rusly Moti, pendiri 98 Resolution Network, menilai bahwa gerakan sosial yang menolak alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi masyarakat merupakan fenomena yang tidak wajar. Menurutnya, penolakan tersebut tidak memperhitungkan peran strategis APBN dalam menjaga stabilitas ekonomi, menyediakan layanan publik, dan mendukung program pembangunan jangka panjang.
Ia menegaskan bahwa APBN tidak hanya sekadar kumpulan angka, melainkan instrumen penting untuk mengatasi ketimpangan, meningkatkan infrastruktur, serta memperkuat ketahanan sosial. Dengan menolak anggaran negara, gerakan tersebut, menurut Haris, justru melemahkan upaya pemerintah dalam menyalurkan bantuan kepada lapisan masyarakat yang paling membutuhkan.
Berikut beberapa poin utama yang disampaikan Haris Rusly dalam wawancara terbaru:
- APBN merupakan hasil konsensus antar lembaga legislatif dan eksekutif, sehingga menolak kebijakan tersebut berarti menolak proses demokratis.
- Penggunaan APBN yang tepat dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi melalui investasi pada sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
- Gerakan anti-APBN cenderung menyederhanakan kompleksitas fiskal, padahal keputusan anggaran melibatkan analisis makroekonomi yang mendalam.
- Kritik yang tidak berbasis data dapat menimbulkan kebingungan publik dan mengurangi kepercayaan pada institusi negara.
- Alih-alih menolak, masyarakat sebaiknya berpartisipasi dalam proses pengawasan dan pengajuan usulan kebijakan melalui mekanisme yang sudah ada.
Haris menutup dengan menekankan pentingnya edukasi fiskal bagi publik agar mampu memahami manfaat dan batasan APBN. Ia berharap agar gerakan sosial dapat beralih dari penolakan absolut menjadi dialog konstruktif yang mendukung kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.
