Setapak Langkah – 19 April 2026 | Penetapan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi baru-baru ini menimbulkan perhatian publik karena langsung mempengaruhi biaya transportasi dan operasional perusahaan.
Fahmy Radhi, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, menyatakan bahwa peningkatan tersebut merupakan langkah yang logis mengingat dinamika pasar global dan kebutuhan menyesuaikan tarif dengan biaya produksi.
- Komponen BBM dalam indeks harga konsumen (IHK) relatif kecil dibandingkan dengan barang kebutuhan pokok lainnya.
- Kenaikan tarif tidak bersifat drastis; perubahan yang diterapkan berada dalam rentang yang dapat diserap oleh anggaran rumah tangga.
- Pemerintah masih memberikan subsidi pada bahan bakar bersubsidi, sehingga beban utama tetap pada segmen non subsidi yang biasanya dipakai oleh sektor bisnis.
- Penyesuaian harga diharapkan dapat menstabilkan pasokan dan mengurangi tekanan pada cadangan minyak nasional.
Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa inflasi yang dipicu oleh kenaikan BBM non subsidi kemungkinan akan berada di bawah 0,3 persen poin, jauh di bawah target inflasi jangka menengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Di sisi lain, para pelaku usaha transportasi dan logistik diprediksi akan menyesuaikan tarif layanan secara bertahap, sehingga konsumen tidak akan merasakan lonjakan harga secara tiba-tiba.
Fahmy menambahkan bahwa kebijakan penyesuaian harga ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi pasar energi dan mengurangi beban fiskal akibat subsidi yang tidak terarah.
Secara keseluruhan, meskipun terdapat kenaikan harga BBM non subsidi, para ekonom menilai bahwa dampaknya terhadap daya beli konsumen akan bersifat terbatas dan tidak mengancam stabilitas ekonomi nasional.
