Setapak Langkah – 02 Juni 2026 | Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menyatakan penolakannya terhadap usulan agar Pemerintah mengambil alih penyusunan draf RUU Pemilu. Menurutnya, proses legislasi seharusnya tetap menjadi prerogatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga pembuat undang‑undang.
Ganjar menegaskan bahwa peran DPR dalam merumuskan RUU Pemilu penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Ia menambah bahwa penyerahan inisiatif kepada pemerintah dapat menurunkan independensi proses pemilihan umum serta mengurangi akuntabilitas DPR kepada publik.
- RUU Pemilu tetap menjadi inisiatif DPR, bukan pemerintah.
- Pengawasan terhadap proses legislasi harus tetap berada di tangan DPR.
- Partisipasi semua fraksi DPR diperlukan untuk menghasilkan regulasi yang komprehensif.
Ganjar juga mengajak rekan‑rekannya di parlemen untuk bersatu demi menghasilkan RUU Pemilu yang adaptif terhadap dinamika politik dan teknologi, sekaligus menjamin keadilan serta transparansi dalam pelaksanaan pemilu mendatang.
Dengan sikap ini, Ganjar berharap agar diskusi tentang rancangan undang‑undang tidak terpengaruh oleh intervensi eksekutif dan tetap mencerminkan aspirasi rakyat melalui mekanisme legislatif yang sah.
