Setapak Langkah – 25 Juni 2026 | Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (RUU HAM) yang sedang disidangkan di DPR menimbulkan perdebatan sengit terkait peran dan kebebasan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Salah satu pasal yang menjadi sorotan mengatur koordinasi antara Komnas HAM dengan kementerian terkait, yang dinilai berpotensi membatasi otoritas lembaga independen tersebut.
Berbagai pihak, mulai dari anggota parlemen, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan akademisi, mengemukakan pandangan yang beragam. Pada intinya, mereka menilai apakah draft ini akan memperkuat fungsi pengawasan hak asasi atau justru menjadi alat kontrol politik.
- Pro: Pendukung pasal koordinasi berargumen bahwa sinergi antar lembaga dapat mempercepat penanganan kasus HAM yang kompleks.
- Kontra: Penentang menilai bahwa koordinasi berlebih dapat menggerus independensi Komnas HAM, mengingat lembaga tersebut seharusnya bebas dari intervensi eksekutif.
Berikut ini rangkuman posisi utama partai politik dan organisasi terkait:
| Entitas | Posisi |
|---|---|
| Partai A | Menolak pasal koordinasi, menganggapnya melemahkan independensi. |
| Partai B | Mendukung pasal, menilai perlu ada mekanisme koordinasi untuk efektivitas. |
| LSM X | Mengkritik keras, mengajak revisi total pasal tersebut. |
| Akademisi Y | Menyarankan penyesuaian agar koordinasi bersifat konsultatif, bukan mengikat. |
Jika dikeluarkan tanpa revisi, RUU HAM ini dapat menimbulkan preseden baru bagi hubungan antara lembaga independen dan pemerintah. Sebaliknya, penyesuaian yang tepat dapat meningkatkan akuntabilitas sekaligus menjaga kebebasan institusi dalam mengawasi pelanggaran hak asasi manusia.
Pengawasan publik dan dialog terbuka diharapkan dapat menghasilkan undang-undang yang seimbang, menjamin perlindungan hak warga sekaligus memperkuat institusi yang bertugas menegakkannya.
