Setapak Langkah – 19 Juni 2026 | Bekas Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, resmi mengumumkan kepindahannya ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada hari Senin, 26 Juni 2024. Keputusan tersebut menimbulkan sorotan luas, terutama setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pentingnya partai politik untuk menilai rekam jejak calon kader secara ketat.
Nur Alam, yang sempat menjabat sebagai gubernur pada periode 2019-2024, mengaku memilih PSI karena visi‑misi partai yang menekankan transparansi, pemberdayaan generasi muda, dan anti‑korupsi. “Saya melihat PSI sebagai wadah yang sejalan dengan nilai‑nilai integritas yang saya perjuangkan selama ini,” ujar Nur Alam dalam konferensi pers singkat.
Sementara itu, KPK mengingatkan partai‑partai politik bahwa proses rekrutmen kader tidak boleh mengabaikan latar belakang hukum calon. Pernyataan KPK menekankan bahwa partai memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa anggota baru tidak memiliki catatan korupsi atau pelanggaran lain yang dapat merusak citra institusi.
- Penekanan pada integritas: KPK menekankan bahwa setiap partai harus melakukan verifikasi menyeluruh terhadap rekam jejak calon anggota, termasuk pemeriksaan terhadap data KTP, catatan kriminal, dan riwayat penyalahgunaan jabatan.
- Transparansi proses: Partai disarankan mempublikasikan prosedur seleksi secara terbuka, sehingga publik dapat memantau dan menilai keadilan proses rekrutmen.
- Pengawasan internal: Pembentukan tim khusus dalam partai untuk menilai dan memantau integritas kader secara berkala.
Langkah Nur Alam masuk ke PSI dipandang dapat memperkuat jaringan partai di wilayah Sulawesi Tenggara, sekaligus menambah bobot politik di tingkat nasional. Namun, kehadirannya juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana PSI akan menanggapi rekomendasi KPK terkait verifikasi integritas.
Para pengamat politik menilai bahwa pergerakan ini mencerminkan dinamika internal partai yang semakin menitikberatkan pada kualitas sumber daya manusia. “Jika partai benar‑benar mengedepankan rekam jejak, maka ini dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memperbaiki citra politik di Indonesia,” kata Dr. Rina Suryani, dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia.
Ke depan, KPK berjanji akan terus memantau proses rekrutmen kader di semua partai, termasuk PSI, guna memastikan bahwa standar integritas tidak hanya menjadi slogan semata, melainkan menjadi praktik nyata dalam politik Indonesia.
