Setapak Langkah – 26 Agustus 2026 | Direktorat Sumber Daya Indonesia (DSI) mengumumkan rencana mengambil margin dari ekspor sumber daya alam (SDA) sebagai bagian dari strategi peningkatan penerimaan negara. Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan menambah beban biaya bagi para eksportir.
Margin yang dimaksud adalah selisih antara nilai jual di pasar internasional dengan nilai FOB (Free On Board) yang dilaporkan. DSI berencana mengalokasikan persentase tertentu dari margin tersebut ke kas negara, dengan tujuan menutup defisit perdagangan dan mendanai program pengelolaan sumber daya berkelanjutan.
Berikut mekanisme yang dijelaskan oleh DSI:
- Penetapan tarif margin maksimum sebesar 5% dari nilai ekspor SDA.
- Pembayaran margin dilakukan secara otomatis melalui sistem bea masuk digital, sehingga tidak memerlukan prosedur tambahan bagi eksportir.
- Pengawasan dan audit dilakukan oleh unit pengendalian intern DSI untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan.
Untuk menghindari beban tambahan, DSI menjanjikan:
- Penghapusan biaya administrasi tambahan yang biasanya dikenakan pada proses ekspor.
- Pemberian fasilitas pembebasan bea masuk bagi produk SDA yang memenuhi kriteria nilai tambah tinggi.
- Pengembalian selisih tarif apabila margin yang dibayarkan melebihi batas yang ditetapkan.
Pengamat ekonomi menilai bahwa kebijakan ini dapat meningkatkan pendapatan negara tanpa mengurangi daya saing eksportir, asalkan transparansi dan kepastian hukum terjaga. Namun, beberapa pelaku industri menyoroti perlunya kepastian mengenai definisi SDA yang termasuk dalam skema ini, serta mekanisme penyesuaian tarif bila harga pasar berfluktuasi.
DSI menegaskan bahwa regulasi lengkap akan diterbitkan dalam beberapa minggu ke depan, dengan melibatkan asosiasi eksportir, kementerian terkait, dan lembaga keuangan. Diharapkan kebijakan ini dapat menjadi model bagi negara‑negara lain yang ingin memanfaatkan margin ekspor sebagai sumber pendapatan tambahan tanpa memberatkan sektor swasta.
