Setapak Langkah – 13 Juni 2026 | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi kembali menyoroti masalah belanja pegawai yang melampaui batas wajar dan mengancam keseimbangan fiskal daerah. Data terbaru menunjukkan bahwa belanja gaji dan tunjangan pegawai mencapai sekitar 15,2% dari total anggaran daerah, jauh di atas rata-rata provinsi Jawa Barat yang berada di kisaran 10,5%.
Angka tersebut memicu keprihatinan publik dan menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengelolaan sumber daya manusia di tingkat daerah. Menanggapi hal ini, DPRD mengajukan dua langkah strategis yang diharapkan dapat menurunkan beban pengeluaran tanpa mengorbankan kualitas layanan publik.
- Penguatan Pengawasan dan Audit Internal: Membentuk tim khusus yang terdiri dari unsur legislatif, Bappeda, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) daerah untuk melakukan audit menyeluruh atas seluruh komponen belanja pegawai, termasuk tunjangan khusus, honorarium, dan biaya operasional.
- Penataan Struktur Jabatan dan Sistem Merit: Melakukan evaluasi ulang terhadap struktur organisasi di setiap OPD, mengurangi jabatan fungsional yang berlebih, serta menerapkan mekanisme promosi berbasis kinerja (merit) yang transparan.
Berikut adalah perbandingan singkat antara belanja pegawai Kabupaten Bekasi dengan target fiskal yang ditetapkan pemerintah pusat:
| Komponen | Persentase Anggaran | Target Nasional |
|---|---|---|
| Gaji Pokok & Tunjangan | 12,8% | 9,0% |
| Honorarium & Lembur | 2,4% | 1,5% |
| Biaya Operasional Pegawai | 0,0% | 0,0% |
Dengan menerapkan dua langkah tersebut, DPRD berharap dapat menurunkan belanja pegawai menjadi tidak lebih dari 11% dalam jangka waktu dua tahun ke depan, sehingga anggaran pembangunan dapat dialokasikan kembali ke sektor‑sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Selain itu, DPRD menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengeluaran daerah melalui mekanisme pengaduan daring dan forum konsultasi publik yang akan dijadwalkan secara berkala.
