Setapak Langkah – 13 Juli 2026 | Anggota Komisi VII DPR RI, Bane Raja Manalu, mengajukan permintaan kepada pemerintah agar kriteria penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) diperjelas. Usulan ini bertujuan untuk memastikan program kredit dapat lebih tepat sasaran dan membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meningkatkan kapasitas serta daya saing.
KUR merupakan salah satu instrumen utama pemerintah dalam mendukung pertumbuhan UMKM melalui penyediaan pembiayaan berbunga rendah. Namun, Bane Raja Manalu menilai bahwa ketidakjelasan dalam persyaratan pengajuan KUR seringkali menjadi penghalang bagi pelaku usaha kecil untuk mengakses dana tersebut.
- Penetapan batasan omset: Memperjelas batas maksimum omset tahunan yang masih termasuk kategori UMKM.
- Definisi aset jaminan: Menetapkan jenis aset apa saja yang dapat dijadikan jaminan tanpa mempersulit proses penilaian.
- Persyaratan dokumen: Menyederhanakan dokumen yang diperlukan, seperti laporan keuangan dan surat keterangan usaha.
- Proses verifikasi: Mempercepat mekanisme verifikasi melalui integrasi data antar lembaga keuangan dan instansi pemerintah.
Manalu menekankan bahwa dengan kriteria yang lebih transparan, UMKM dapat lebih mudah mengajukan KUR, sehingga mereka dapat melakukan ekspansi, meningkatkan kualitas produk, dan pada akhirnya naik kelas dari mikro ke kecil atau menengah.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa perbaikan kriteria KUR harus selaras dengan kebijakan fiskal dan regulasi perbankan agar tidak menimbulkan beban tambahan bagi lembaga keuangan. Pemerintah diharapkan dapat melakukan konsultasi dengan asosiasi pelaku UMKM, perbankan, serta lembaga keuangan non-bank untuk menyusun standar yang komprehensif.
Jika usulan ini diterima, diharapkan akan tercipta iklim usaha yang lebih kondusif, meningkatkan penyerapan kredit oleh UMKM, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
