Setapak Langkah – 31 Maret 2026 | Jakarta – Isu sengit antara Dokter Tifa dan sekelompok aktivis yang dikenal sebagai Termul kembali memanas setelah dokter tersebut menuduh mereka menyebarkan fitnah terkait kunjungan ke Istana Kepresidenan di Solo. Tuduhan ini menimbulkan gelombang perdebatan di kalangan publik, khususnya di media sosial, tentang etika politik, kebebasan berbicara, dan batasan intervensi pihak ketiga dalam urusan kenegaraan.
Latar belakang pertemuan
Menurut saksi mata, pada tanggal 23 Maret 2024, sekelompok orang yang mengaku mewakili Termul menghampiri Dokter Tifa di sebuah kafe di Solo. Mereka mengajukan permohonan agar dokter tersebut dapat mengatur pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas langkah‑langkah yang pernah diambil oleh mantan Gubernur Riau, Rismon Sianipar, yang kemudian dijatuhi hukuman penjara karena terbukti melakukan korupsi.
Dokter Tifa, yang dikenal aktif mengkritisi kebijakan publik, menolak permintaan tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak meminta atau mengharapkan pertemuan dengan Presiden, melainkan hanya berfokus pada penyuluhan kesehatan kepada masyarakat.
Tuduhan fitnah
Dalam sebuah pernyataan yang diunggah melalui akun media sosialnya, Dokter Tifa menyebutkan bahwa anggota Termul “membuat fitnah berlebihan” dengan menuduhnya terlibat dalam upaya politik yang tidak etis. Ia menambahkan, “Mereka sangat kurang ajar, menggunakan nama Rismon Sianipar secara tidak semestinya untuk memancing reaksi emosional.”
Istilah “fitnah” yang dipakai oleh Dokter Tifa menimbulkan pertanyaan mengenai batas legalitas penyebaran informasi palsu di era digital. Menurut ahli hukum, untuk dapat dikategorikan sebagai fitna, harus ada unsur penyebaran informasi yang jelas tidak benar serta menimbulkan kerugian bagi pihak yang difitnah.
Reaksi publik
Berbagai warganet memberikan pendapat yang beragam. Sebagian mengkritik tindakan Termul yang dinilai “memanfaatkan nama tokoh ternama untuk agenda pribadi.” Sementara itu, kelompok lain membela Termul dengan alasan bahwa mereka sekadar “menyuarakan keprihatinan” atas kebijakan pemerintah yang dianggap tidak transparan.
- 30% netizen menilai Dokter Tifa sebagai korban fitnah.
- 45% menilai Termul berhak mengkritik kebijakan publik.
- 25% netizen netral atau tidak memiliki pendapat.
Analisis politik
Para pengamat politik menilai bahwa insiden ini mencerminkan dinamika baru dalam interaksi antara aktivis, profesional publik, dan institusi negara. “Kita melihat peningkatan penggunaan media sosial sebagai arena pertarungan opini,” ujar Dr. Arif Prasetyo, dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia. “Kasus ini juga menyoroti pentingnya etika komunikasi, terutama ketika melibatkan nama-nama publik yang sensitif.”
Selain itu, kasus ini dapat menjadi preseden bagi penegakan hukum terkait penyebaran fitnah di platform digital. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah mengumumkan rencana revisi regulasi yang lebih tegas terhadap penyebaran konten hoaks dan fitnah.
Langkah selanjutnya
Dokter Tifa menyatakan akan menempuh jalur hukum bila Termul terus menyebarkan pernyataan yang dianggapnya memfitnah. Sementara itu, perwakilan Termul belum memberikan respons resmi terkait tuduhan tersebut.
Kasus ini diperkirakan akan menjadi sorotan utama dalam agenda politik menjelang pemilihan umum 2029, dimana isu integritas dan akuntabilitas menjadi faktor penentu bagi pemilih.
Sejauh ini, tidak ada laporan resmi dari Istana kepresidenan mengenai rencana pertemuan antara Dokter Tifa dan Presiden Jokowi di Solo. Semua pihak masih menunggu klarifikasi lebih lanjut.
Dengan berjalannya waktu, perdebatan ini kemungkinan akan memicu diskusi lebih luas tentang batas kebebasan berpendapat dan tanggung jawab moral dalam menyebarkan informasi, terutama ketika melibatkan tokoh publik yang memiliki pengaruh signifikan.
