Setapak Langkah – 25 Juni 2026 | Sony Sonjaya, mantan Wakil Kepala Badan Geologi Nasional (BGN), kembali mengajukan permohonan status Justice Collaborator (JC) kepada Lembaga Pengawas dan Sertifikasi Korupsi (LPSK) setelah permohonan sebelumnya ditolak oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kejagung). Langkah ini diambil sebagai upaya memperbaiki posisi hukum beliau dalam rangka menyelesaikan penyelidikan kasus korupsi yang melibatkan proyek MBG.
Kasus MBG, yang merupakan salah satu skandal korupsi besar di sektor pertambangan, masih berada dalam tahap investigasi intensif. Kejagung menolak permohonan JC Sony Sonjaya dengan alasan belum terpenuhinya beberapa persyaratan administratif dan bukti kooperatif yang memadai. Penolakan tersebut memicu Sony Sonjaya untuk mengalihkan permohonan ke LPSK, lembaga yang memiliki mandat khusus dalam menilai dan mengesahkan status justice collaborator.
Berikut rangkaian langkah yang diambil Sony Sonjaya:
- Pengajuan permohonan JC ke Kejagung pada awal tahun 2024.
- Penerimaan penolakan resmi dari Kejagung pada pertengahan Februari 2024.
- Persiapan dokumen pendukung tambahan, termasuk bukti kooperatif dan rekomendasi internal BGN.
- Pengajuan ulang permohonan ke LPSK pada akhir Maret 2024.
LPSK kini sedang meninjau kembali dokumen yang diajukan, termasuk rekaman pertemuan, bukti transfer dana, dan pernyataan saksi yang dapat memperkuat klaim kooperatif Sony Sonjaya. Jika permohonan tersebut disetujui, Sony Sonjaya berpotensi memperoleh pengurangan sanksi pidana serta restitusi yang lebih ringan, sekaligus membantu penyidik mengungkap jaringan korupsi yang lebih luas.
Para pengamat hukum menilai bahwa proses ini mencerminkan dinamika kebijakan anti‑korupsi di Indonesia, di mana lembaga‑lembaga pengawas bersaing dalam otoritas penetapan status JC. “Penolakan Kejagung bukan berarti akhir, melainkan sebuah peluang bagi pelaku korupsi yang bersedia memberikan informasi penting untuk mengajukan ke LPSK,” kata seorang pakar hukum tata negara.
Sementara itu, aparat Kejaksaan tetap melanjutkan penyelidikan independen terhadap kasus MBG, dengan fokus pada aliran dana yang diduga disalahgunakan serta keterlibatan pejabat tinggi. Upaya mendapatkan justice collaborator diharapkan dapat mempercepat proses penyidikan dan meningkatkan akurasi penuntutan.
