Setapak Langkah – 01 Mei 2026 | Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, La Ode Ahmad P. Bolombo, menegaskan pentingnya penyelesaian batas administratif desa sebagai upaya utama untuk mencegah potensi sengketa lahan dan konflik antarwarga. Menurutnya, penetapan batas desa yang jelas menjadi prasyarat bagi pembangunan yang terkoordinasi dan pelayanan publik yang efektif.
Program pemerintah menargetkan penyelesaian perbatasan di sekitar lima ribu desa selama tiga tahun ke depan. Upaya ini akan melibatkan tim teknis lapangan, perangkat desa, serta lembaga terkait di tingkat kecamatan dan kabupaten. Proses delimasi akan dilaksanakan melalui tahapan berikut:
- Inventarisasi dan pemetaan wilayah desa yang belum memiliki batas resmi.
- Pembentukan tim survei yang terdiri dari aparat desa, Badan Pertanahan Nasional, dan ahli geospasial.
- Penyusunan data teknis berupa koordinat GPS, gambar peta skala besar, dan catatan historis penggunaan lahan.
- Musyawarah bersama tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan untuk mencapai kesepakatan batas.
- Penetapan batas resmi melalui Surat Keputusan Dirjen Bina Pemerintahan Desa dan pengesahan di tingkat Pemerintah Daerah.
Selain mengurangi potensi konflik, penyelesaian batas desa diharapkan dapat mempercepat alokasi dana desa, meningkatkan akurasi data kependudukan, serta mempermudah perencanaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan jaringan listrik. Pemerintah juga menyiapkan anggaran khusus yang akan dialokasikan melalui APBN dan dana desa, dengan pengawasan ketat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait keberagaman kondisi geografis di Indonesia yang meliputi wilayah pegunungan, pulau-pulau terpencil, dan daerah rawan bencana. Untuk itu, Dirjen menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektoral serta dukungan aktif masyarakat dalam proses delimasi.
Dengan komitmen kuat dari Kementerian Dalam Negeri, diharapkan lima ribu desa yang kini berada dalam ketidakpastian batas wilayah dapat segera memperoleh kepastian administratif, sehingga tercipta lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan warga.
