Setapak Langkah – 06 Mei 2026 | Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi … Cucun Ahmad Syamsurijal mengecam kasus kekerasan seksual yang terungkap di sebuah pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ia menilai kasus tersebut tidak hanya mencoreng citra lembaga pendidikan agama, namun juga menimbulkan pertanyaan serius tentang prosedur perizinan yang dikeluarkan Kementerian Agama.
Dalam rapat terbatas di Gedung DPR pada Senin (tanggal), Cucun menuntut Kementerian Agama untuk tidak “obral izin” kepada lembaga keagamaan tanpa melakukan verifikasi menyeluruh. Ia menekankan perlunya audit independen terhadap seluruh pesantren yang telah memperoleh izin operasional.
- Memperketat prosedur verifikasi latar belakang tenaga pengajar.
- Mengimplementasikan sistem pelaporan anonim bagi korban.
- Mengadakan inspeksi rutin oleh tim gabungan Kementerian Agama dan Badan Nasional Penanggulangan Kekerasan (BNPK).
- Menetapkan sanksi administratif yang tegas bagi institusi yang melanggar.
Pernyataan Cucun juga disertai himbauan kepada DPR untuk melakukan pengawasan lebih intensif terhadap kebijakan Kementerian Agama terkait pemberian izin operasional pesantren. Ia menambahkan, “Kita tidak boleh mengorbankan keamanan dan martabat generasi muda demi kepentingan kuota atau politik.”
Kasus ini menambah deretan insiden serupa yang menimbulkan keprihatinan publik terhadap keamanan di lingkungan pesantren. Organisasi masyarakat sipil dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) telah menyerukan pembentukan tim investigasi independen serta penyediaan layanan konseling bagi korban.
Menanggapi hal tersebut, Kementerian Agama mengeluarkan pernyataan bahwa mereka akan meninjau kembali semua izin yang telah diberikan dan berjanji meningkatkan koordinasi dengan aparat kepolisian. Namun, kritikus menilai langkah tersebut masih jauh dari cukup tanpa adanya transparansi penuh.
Dengan tekanan publik yang semakin menguat, kasus Pati diperkirakan akan menjadi agenda utama dalam pertemuan selanjutnya antara DPR, Kementerian Agama, dan lembaga penegak hukum. Semua pihak diharapkan dapat menemukan solusi yang menyeluruh untuk mencegah terulangnya tragedi serupa.
