Setapak Langkah – 05 Juni 2026 | Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun anggaran 2025. Dalam laporan tersebut, BPK memberikan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP), yang menandakan bahwa penyajian laporan keuangan dianggap sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan tidak mengandung kesalahan material.
Opini WTP ini merupakan penilaian positif setelah proses audit yang mencakup verifikasi pendapatan, belanja, pembiayaan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang‑undangan. Beberapa temuan penting yang dicatat BPK antara lain:
- Pendapatan daerah tahun 2025 tercatat meningkat sebesar 12% dibandingkan tahun sebelumnya, didorong oleh penerimaan pajak daerah dan dana alokasi umum.
- Penggunaan dana belanja modal menunjukkan kepatuhan terhadap rencana kerja dan anggaran (RKAA), dengan realisasi mencapai 98% dari target.
- Pengelolaan hutang daerah berada pada level yang aman, dengan rasio hutang terhadap pendapatan daerah (HPPD) berada di bawah batas maksimum yang ditetapkan.
Selain temuan positif, BPK juga menyampaikan rekomendasi untuk meningkatkan transparansi dalam pelaporan anggaran operasional dan memperkuat mekanisme pengendalian internal, khususnya pada pengadaan barang dan jasa.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyambut baik opini WTP tersebut dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Pemerintah berencana mengadakan rapat evaluasi internal dalam waktu dekat dan menyusun rencana aksi yang terukur.
Opini WTP ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik serta investor terhadap tata kelola keuangan daerah, sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah daerah lain dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan mereka.
