Setapak Langkah – 06 Juli 2026 | Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) bersama Danantara Indonesia kembali menegaskan komitmen mereka untuk mempercepat proses penyehatan dan penyederhanaan BUMN. Dalam langkah terbaru, kedua pihak melibatkan sejumlah lembaga negara, termasuk Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), guna memastikan transparansi serta akuntabilitas selama tahap streamlining.
Inisiatif ini diluncurkan setelah evaluasi internal yang mengidentifikasi kebutuhan akan mekanisme pengawasan eksternal yang lebih kuat. Kejagung ditunjuk untuk meninjau potensi pelanggaran hukum, sedangkan BPK akan memeriksa kepatuhan fiskal dan efektivitas penggunaan dana publik.
Berikut adalah tahapan utama yang direncanakan:
- Pembentukan tim koordinasi lintas lembaga yang terdiri dari perwakilan BP BUMN, Danantara, Kejagung, dan BPK.
- Penyusunan kerangka kerja audit dan review hukum yang mencakup seluruh entitas BUMN.
- Pelaksanaan audit awal untuk mengidentifikasi aset tidak produktif dan struktur organisasi yang berlebih.
- Penyusunan rekomendasi restrukturisasi serta rencana aksi jangka pendek dan menengah.
- Monitoring dan evaluasi berkelanjutan melalui rapat triwulanan.
Target utama dari proses streamlining meliputi pengurangan jumlah anak perusahaan yang tidak strategis, optimalisasi penggunaan aset, serta peningkatan profitabilitas BUMN. Diperkirakan, dalam tiga tahun ke depan, nilai aset yang dapat dipertanggungjawabkan akan meningkat secara signifikan, sementara beban operasional dapat ditekan hingga 15 persen.
Para ahli ekonomi menilai bahwa keterlibatan Kejagung dan BPK dapat memperkuat kepercayaan investor serta mengurangi risiko korupsi. Selain itu, langkah ini diharapkan dapat menambah daya saing BUMN di pasar global, seiring dengan upaya pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca‑pandemi.
