Setapak Langkah – 17 Juni 2026 | Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi mengungkap temuan mencurigakan pada fotokopi ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solo. Menurutnya, dokumen tersebut tidak memuat tanggal legalisir, yang merupakan syarat formalitas dalam proses verifikasi ijazah bagi calon pemimpin.
Berikut poin‑poin utama yang disorot oleh Bonatua:
- Fotokopi ijazah tidak mencantumkan tanggal legalisir, padahal peraturan KPU mensyaratkan legalisir resmi dengan tanggal tertentu.
- Absennya tanggal dapat menimbulkan keraguan atas keabsahan dokumen tersebut.
- Legalitas ijazah menjadi penting karena menjadi salah satu syarat pencalonan dalam pemilihan umum.
Bonatua menegaskan bahwa ketidakhadiran tanggal legalisir dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap Peraturan KPU No. 03/2022 tentang Verifikasi Dokumen Calon. Ia meminta KPU untuk melakukan audit mendalam dan mengklarifikasi apakah dokumen tersebut telah melalui proses legalisasi yang sah.
Reaksi KPU Kota Solo belum resmi, namun sumber internal menyebutkan bahwa KPU sedang meninjau temuan tersebut dan berjanji akan memberikan penjelasan dalam waktu singkat. Sementara itu, ahli hukum pemilu, Dr. Ahmad Rizal, menilai bahwa jika terbukti tidak ada legalisir, maka dapat memicu tantangan hukum terhadap keabsahan pencalonan Jokowi pada pemilu sebelumnya.
Kasus ini menambah deretan kontroversi terkait keabsahan dokumen pendidikan tokoh politik di Indonesia. Masyarakat dan pengamat politik menunggu hasil verifikasi resmi, yang dapat berimplikasi pada persepsi publik tentang integritas proses pemilihan.
Dengan menyoroti detail administratif semacam ini, Bonatua berharap proses demokrasi di Indonesia dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.
