Setapak Langkah – 14 April 2026 | Kementerian Dalam Negeri bersama Badan Narkotika Nasional (BNPP) RI menegaskan komitmen kuat untuk memperluas akses hunian layak di daerah perbatasan. Kolaborasi strategis dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjadi landasan utama dalam memastikan program perumahan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.
Program ini menargetkan wilayah-wilayah yang selama ini mengalami keterbatasan infrastruktur dan layanan dasar, sehingga penduduknya dapat menikmati rumah yang memenuhi standar keamanan, kesehatan, dan kenyamanan. Berikut beberapa langkah utama yang direncanakan:
- Identifikasi wilayah prioritas berdasarkan data kependudukan dan kebutuhan dasar.
- Penyediaan dana khusus melalui alokasi anggaran bersama antara Kementerian Dalam Negeri, BNPP, dan PKP.
- Pembangunan rumah dengan desain yang mempertimbangkan kondisi geografis perbatasan, termasuk tahan gempa dan iklim lokal.
- Pelatihan dan pendampingan bagi tenaga kerja lokal agar proses konstruksi dapat dikelola secara mandiri.
- Monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan program.
Dengan sinergi antar‑instansi, diharapkan angka rumah tidak layak di wilayah perbatasan dapat berkurang signifikan dalam beberapa tahun ke depan, sekaligus memperkuat stabilitas sosial‑ekonomi di daerah tersebut.
