Setapak Langkah – 25 Agustus 2026 | Percakapan melalui aplikasi WhatsApp yang mengklaim adanya markup harga telur dalam program SPPG (Sistem Pengadaan Barang Pemerintah) di Kabupaten Sukoharjo menyulut kehebohan publik. Dalam percakapan tersebut, harga telur yang seharusnya Rp21.000 per kilogram tercatat menjadi Rp25.000, menimbulkan dugaan praktik kenaikan harga tidak wajar.
Pihak pemerintah setempat segera menanggapi dengan membentuk tim penyelidikan untuk menelusuri kebenaran percakapan tersebut serta mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat. Tim investigasi difokuskan pada dua hal utama: pertama, verifikasi apakah percakapan WhatsApp tersebut otentik dan kedua, penelusuran alur distribusi telur dalam rangka program SPPG.
Jika terbukti adanya markup, hal ini dapat berdampak pada konsumen, terutama rumah tangga berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada program subsidi pangan. Kenaikan harga sebesar Rp4.000 per kilogram berarti tambahan beban sekitar 18% dibandingkan harga yang seharusnya.
| Harga Sebelum | Harga Setelah |
|---|---|
| Rp21.000/kg | Rp25.000/kg |
Sebagai upaya pencegahan, pemerintah daerah juga mengumumkan skema cashback bagi pembeli bahan pangan yang berpartisipasi dalam program SPPG. Skema ini dirancang untuk menetralkan potensi kenaikan harga dan memastikan manfaat subsidi tetap dirasakan oleh masyarakat.
Pihak berwenang menegaskan bahwa semua proses pengadaan harus transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Apabila ada pelanggaran, pelaku akan dikenai sanksi administratif maupun pidana sesuai dengan Undang‑Undang Pengadaan Barang/Jasa.
Warga Sukoharjo dan media sosial kini menantikan hasil penyelidikan. Kepercayaan publik terhadap program subsidi pangan sangat dipengaruhi oleh kejelasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.
