Setapak Langkah – 24 Juni 2026 | Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menegaskan kembali bahwa tidak ada bentuk pengkondisian atau tekanan politik dalam demonstrasi yang mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan tersebut disampaikan setelah beredar spekulasi bahwa pihak otoritas menuntut demonstran untuk menyesuaikan tuntutan mereka dengan agenda pemerintah.
Juru bicara Bakom menyatakan bahwa demonstrasi yang berlangsung di beberapa kota merupakan aksi warga sipil yang bebas, dan tidak ada instruksi atau syarat apa pun yang diberikan oleh pemerintah kepada para peserta. Ia menekankan bahwa kebebasan berkumpul dan menyuarakan pendapat tetap dilindungi sesuai dengan konstitusi.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri diluncurkan pada awal tahun 2024 dengan tujuan menyediakan makanan bergizi secara gratis bagi anak-anak usia sekolah di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Program ini didukung oleh Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan sejumlah lembaga donor internasional.
Berikut ini rangkuman poin-poin utama yang disampaikan oleh Bakom:
- Tidak ada perintah atau syarat yang diberikan kepada demonstran terkait program MBG.
- Demonstrasi dilakukan secara damai dan tidak melibatkan aparat keamanan secara agresif.
- Pemerintah tetap berkomitmen mendukung implementasi MBG tanpa intervensi politik.
- Setiap keluhan atau masukan dari masyarakat akan ditindaklanjuti melalui mekanisme resmi yang ada.
Untuk memberikan gambaran kronologis, berikut tabel singkat mengenai perkembangan terkait demonstrasi dan respons pemerintah:
| Tanggal | Peristiwa | Respons Pemerintah |
|---|---|---|
| 12 Mei 2024 | Demo pertama di Jakarta menuntut percepatan distribusi MBG | Pernyataan resmi Bakom menolak adanya pengkondisian |
| 15 Mei 2024 | Demo lanjutan di Surabaya dan Bandung | Penegasan kebebasan berkumpul oleh Kementerian Dalam Negeri |
| 20 Mei 2024 | Penyebaran rumor pengkondisian lewat media sosial | Bakom mengeluarkan klarifikasi tertulis dan konferensi pers |
Para pengamat menilai bahwa klarifikasi Bakom penting untuk menjaga kepercayaan publik, terutama mengingat sensitivitas isu bantuan sosial di tengah inflasi yang masih tinggi. Meski demikian, beberapa organisasi masyarakat sipil tetap menekankan perlunya transparansi penuh dalam pelaksanaan MBG.
Secara keseluruhan, pemerintah menegaskan komitmen untuk melaksanakan program MBG secara independen, tanpa mengaitkannya dengan agenda politik apapun, dan memastikan hak warga untuk menyuarakan aspirasi tetap dijaga.
