Setapak Langkah – 20 Juli 2026 | Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 menetapkan tarif sebesar Rp 5.000.000,- bagi warga negara yang mengajukan permohonan lepas status kewarganegaraan Indonesia. Kebijakan ini menggantikan ketentuan sebelumnya yang tidak mengatur biaya tetap untuk proses tersebut.
Penetapan biaya ini bertujuan untuk menutup biaya administrasi, verifikasi dokumen, serta prosedur verifikasi keamanan yang melibatkan berbagai kementerian terkait. Besaran biaya tersebut juga dipandang sebagai upaya menyelaraskan kebijakan imigrasi dengan standar internasional.
Prosedur pengajuan lepas status WNI dapat diringkas dalam beberapa langkah:
- Mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.
- Menyiapkan dokumen pendukung, termasuk paspor, KTP, akta kelahiran, dan bukti pembayaran biaya Rp 5 juta.
- Mengajukan permohonan secara online atau melalui kantor imigrasi terdekat.
- Mengikuti proses verifikasi dan wawancara, jika diperlukan.
- Menerima keputusan resmi mengenai penghapusan status kewarganegaraan.
Jika permohonan disetujui, pencabutan status WNI akan tercatat dalam Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) dan pemohon akan menerima surat keterangan lepas kewarganegaraan. Selanjutnya, individu tersebut dapat mengajukan kewarganegaraan asing sesuai dengan peraturan negara tujuan.
Reaksi publik beragam. Sebagian menganggap tarif Rp 5 juta masih terjangkau mengingat prosedur yang melibatkan banyak tahapan, sementara kelompok lain menilai biaya tersebut memberatkan warga yang berada dalam situasi ekonomi lemah. Beberapa pakar hukum menekankan pentingnya transparansi penggunaan dana yang terkumpul, agar tidak menimbulkan persepsi bahwa biaya tersebut bersifat eksploitasi.
Selain dampak finansial, kebijakan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang implikasi sosial‑politik, terutama bagi warga keturunan ganda yang ingin menyesuaikan status kewarganegaraan dengan kebutuhan pribadi atau profesional mereka.
