Setapak Langkah – 22 Mei 2026 | Seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia menolak untuk memenuhi panggilan resmi dari Polda Sulawesi Tengah terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik. Kasus ini muncul setelah Prof. Zainal Abidin, seorang akademisi terkemuka, melaporkan adanya konten yang dianggap merusak reputasinya.
Pihak kepolisian mengirimkan surat panggilan kepada anggota DPD tersebut untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan. Namun, yang bersangkutan tidak hadir pada jadwal yang telah ditetapkan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen pejabat publik terhadap proses hukum.
Berikut rangkaian peristiwa yang terjadi:
- 25 April 2022: Prof. Zainal Abidin melaporkan dugaan pencemaran nama baik ke Polda Sulawesi Tengah.
- 2 Mei 2022: Polda Sulawesi Tengah mengeluarkan surat panggilan kepada anggota DPD terkait.
- 5 Mei 2022: Anggota DPD tidak hadir pada panggilan pertama.
- 12 Mei 2022: Pihak kepolisian mengirimkan panggilan ulang dengan peringatan sanksi administratif.
- 26 Mei 2022: Hingga kini belum ada kehadiran atau pernyataan resmi dari anggota DPD.
Pihak kepolisian menyatakan akan melanjutkan penyelidikan dan mempertimbangkan langkah hukum yang lebih tegas jika anggota DPD tetap tidak kooperatif. Sementara itu, kalangan pengamat politik menilai kasus ini mencerminkan tantangan dalam menegakkan akuntabilitas pejabat publik di Indonesia.
Kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik semakin sering terjadi seiring dengan meningkatnya penggunaan platform digital. Hal ini menuntut regulasi yang lebih jelas serta penegakan hukum yang konsisten untuk melindungi reputasi individu tanpa menghambat kebebasan berpendapat.
