Setapak Langkah – 25 Juli 2026 | Pada pekan ini Kejaksaan Agung (Kejagung) menunjukkan sikap tegas dengan memanggil dan memeriksa mantan Jaksa Penuntut Umum (Jampidsus) Febrie Adriansyah terkait dugaan pelanggaran yang telah lama menjadi sorotan publik.
Wakil Ketua Komisi III DPR, Sahroni, menyambut panggilan tersebut dan menilai langkah Kejagung sebagai tindakan serius dalam menuntaskan kasus yang melibatkan figur hukum tinggi. Sahroni menegaskan pentingnya penegakan hukum tanpa pandang bulu serta mengharapkan proses yang transparan dan akuntabel.
Berikut rangkaian kronologis singkat mengenai perkembangan kasus ini:
- 15 Mei 2024: Kejagung mengirimkan surat panggilan resmi kepada Febrie Adriansyah untuk memberikan keterangan.
- 20 Mei 2024: Febrie menuruti panggilan dan hadir di kantor penyidik, menjawab serangkaian pertanyaan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang.
- 22 Mei 2024: Sahroni menyampaikan pernyataan kepada media, menilai tindakan Kejagung sebagai bukti komitmen institusi penegak hukum.
- 25 Mei 2024: Penyidik melaporkan temuan sementara, menyatakan bahwa belum ada bukti kuat yang mengarah pada tindak pidana berat, namun proses penyelidikan akan berlanjut.
Latar belakang kasus bermula ketika Febrie Adriansyah menjabat sebagai Jampidsus pada tahun 2019. Ia dituduh terlibat dalam manipulasi proses penyidikan kasus korupsi tingkat provinsi, yang menimbulkan pertanyaan tentang integritas aparat penegak hukum.
Reaksi publik beragam. Sebagian mengapresiasi cepatnya respons Kejagung, sementara yang lain menuntut penyelidikan lebih mendalam dan hasil yang tegas. Di parlemen, Komisi III DPR berjanji akan terus memantau proses hukum dan memastikan tidak ada intervensi politik.
Kasus ini menyoroti tantangan dalam menegakkan akuntabilitas di kalangan pejabat tinggi, sekaligus menguji kredibilitas lembaga penegak hukum di Indonesia. Dengan langkah-langkah yang diambil saat ini, diharapkan proses hukum dapat berjalan transparan dan memberikan keadilan yang setara bagi semua pihak.
