Setapak Langkah – 05 Mei 2026 | Anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang sekaligus jurnalis senior, Ade Armando, mengumumkan pengunduran dirinya dari status kader partai pada pekan ini. Keputusan tersebut diambil setelah ia menjadi subjek laporan polisi yang diajukan oleh empat puluh organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam terkait sebuah video ceramah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Video yang beredar tersebut menampilkan Jusuf Kalla menyampaikan materi yang dipertanyakan keabsahannya oleh sejumlah ormas Islam. Pada saat itu, Ade Armando menyiarkan potongan video tersebut melalui akun media sosialnya, sambil menambahkan komentar kritis mengenai isi ceramah. Reaksi keras dari ormas-ormas Islam memicu mereka mengajukan laporan ke kepolisian, menuduh Ade melanggar ketentuan penyebaran konten yang dapat menimbulkan kebencian.
Berikut rangkaian peristiwa yang mengantar ke pengunduran diri Ade:
- 30 April 2024: Video ceramah Jusuf Kalla mulai beredar luas di media sosial.
- 1 Mei 2024: Ade Armando memposting cuplikan video beserta analisisnya, menyoroti potensi penyalahgunaan wacana agama.
- 2 Mei 2024: Empat puluh ormas Islam mengirimkan surat laporan ke kantor polisi setempat, menuntut penyelidikan terhadap Ade.
- 3 Mei 2024: Polisi membuka penyelidikan awal dan memanggil Ade untuk memberikan keterangan.
- 4 Mei 2024: PSI mengeluarkan pernyataan resmi menegaskan prinsip kebebasan berpendapat, namun meminta anggotanya untuk menghormati proses hukum.
- 5 Mei 2024: Ade Armando mengumumkan pengunduran diri dari status kader PSI melalui pernyataan tertulis, menyatakan bahwa ia tidak ingin menambah beban partai dalam proses hukum yang sedang berlangsung.
Dalam pernyataannya, Ade menegaskan bahwa pengunduran diri tersebut bukan berarti ia meninggalkan nilai‑nilai PSI, melainkan langkah untuk menjaga integritas partai dan menghindari potensi konflik kepentingan. Ia juga menambahkan bahwa ia tetap akan berkontribusi pada wacana publik sebagai jurnalis independen.
Reaksi dari internal PSI beragam. Beberapa kader menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan Ade, mengingat pentingnya menjaga citra partai di tengah proses hukum. Sementara yang lain menilai langkah tersebut terlalu cepat dan mengusulkan agar Ade tetap berada dalam partai sambil menunggu hasil investigasi.
Kasus ini menambah daftar kontroversi politik yang melibatkan penyebaran konten sensitif di media sosial, serta menyoroti ketegangan antara kebebasan pers dan regulasi konten yang dapat menimbulkan provokasi agama. Pengawasan terhadap penyebaran informasi yang menyinggung agama kini menjadi sorotan utama bagi aparat penegak hukum dan partai politik di Indonesia.
