Setapak Langkah – 13 Juli 2026 | Selat Hormuz, jalur sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Samudra Hindia, menjadi titik fokus ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat, Iran, dan sekutu‑sekutunya. Meskipun ancaman militer kerap terdengar, sejumlah faktor strategis, ekonomi, dan teknis membuat penyelesaian konflik melalui perang menjadi tidak realistis.
1. Dampak Ekonomi Global yang Menghancurkan
Selat Hormuz menyumbang sekitar 20% perdagangan minyak dunia. Jika jalur ini terganggu oleh aksi militer, harga minyak dapat melambung drastis, memicu krisis energi di seluruh dunia. Negara‑negara importir, termasuk China, Jepang, dan negara‑negara Eropa, akan mengalami inflasi tajam dan gangguan pasokan yang dapat memicu resesi. Kerugian ekonomi ini tidak hanya dirasakan oleh pihak yang berperang, melainkan juga oleh ekonomi global secara keseluruhan.
2. Risiko Eskalasi ke Konflik Lebih Luas
Perang di Selat Hormuz dapat dengan cepat melibatkan kekuatan regional lain, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Rusia, yang memiliki kepentingan strategis di kawasan tersebut. Setiap serangan terhadap kapal atau instalasi militer berpotensi memicu balasan yang meluas, mengubah konflik lokal menjadi perang regional atau bahkan global. Sejarah menunjukkan bahwa konflik sempit di wilayah strategis seringkali berujung pada keterlibatan aliansi militer yang lebih besar.
3. Keterbatasan Operasional Militer
Wilayah Selat Hormuz memiliki kondisi geografis yang menantang: jalur sempit, arus kuat, dan kepadatan lalu lintas kapal komersial. Operasi militer di sana memerlukan koordinasi tinggi, intelijen yang akurat, dan risiko tinggi terhadap kecelakaan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan serta korban sipil. Selain itu, penggunaan senjata canggih seperti rudal anti‑kapal atau kapal selam dapat memicu kerusakan tak terkontrol pada infrastruktur laut yang vital.
4. Keberadaan MoU dan Upaya Diplomatik
Baru-baru ini, Brigadir Jenderal Mohammad Akraminia menegaskan kembali pentingnya kesepakatan Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani antara Tehran dan Washington pada 16 Juni. MoU tersebut berisi komitmen untuk menghindari tindakan militer yang dapat memperburuk situasi serta memperkuat dialog keamanan maritim. Mengabaikan kesepakatan ini tidak hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga menghilangkan ruang tawar menawar yang masih ada bagi pihak‑pihak terkait.
Dengan mempertimbangkan kerugian ekonomi, potensi eskalasi, keterbatasan operasional, serta adanya dasar diplomatik yang masih berlaku, penyelesaian krisis Selat Hormuz melalui perang menjadi pilihan yang sangat berisiko dan tidak praktis. Dialog, negosiasi, dan kepatuhan pada kesepakatan internasional tetap menjadi jalur paling realistis untuk menjaga stabilitas kawasan.
