Setapak Langkah – 07 Mei 2026 | Ribuan aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Brebes terlibat dalam dugaan manipulasi sistem presensi kerja, menimbulkan keprihatinan serius di kalangan pejabat kementerian dalam negeri. Wamendagri, Bima Arya, menegaskan bahwa tindakan tersebut melanggar peraturan kepegawaian dan dapat berujung pada pemecatan.
Kasus ini terkuak setelah audit internal menemukan adanya pola kehadiran yang tidak konsisten. Data menunjukkan bahwa sejumlah pegawai mencatat kehadiran secara berulang pada jam yang sama, menggunakan perangkat lunak atau aplikasi pihak ketiga yang tidak resmi. Praktik ini tidak hanya melanggar prosedur pencatatan kehadiran, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi anggaran daerah karena tunjangan hadir yang dibayarkan secara tidak sah.
Wamendagri Bima Arya menyampaikan bahwa regulasi kepegawaian mengatur sanksi tegas bagi pegawai yang terbukti melakukan kecurangan. “Kami tidak akan menoleransi penyalahgunaan sistem presensi. Jika terbukti, proses disiplin hingga pemecatan akan dijalankan sesuai dengan Undang‑Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,” ujarnya dalam konferensi pers.
Berikut ini beberapa langkah yang direncanakan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk menindaklanjuti kasus tersebut:
- Audit menyeluruh terhadap data kehadiran di semua kantor kecamatan dan desa di Brebes.
- Penerapan sistem presensi berbasis biometrik yang terintegrasi dengan server pusat.
- Pelatihan ulang bagi seluruh ASN tentang etika kerja dan konsekuensi pelanggaran.
- Penegakan sanksi disiplin secara transparan, mulai dari peringatan tertulis hingga pemecatan.
Reaksi dari masyarakat lokal beragam. Sebagian menilai tindakan tegas diperlukan untuk membersihkan birokrasi, sementara yang lain menekankan pentingnya verifikasi data yang adil sebelum menjatuhkan hukuman. Organisasi serikat pekerja mengingatkan agar proses investigasi tetap objektif dan memberikan kesempatan pembelaan bagi ASN yang bersangkutan.
Kasus ini menjadi contoh nyata tantangan pengawasan kehadiran di tingkat daerah. Pemerintah pusat terus mengupayakan modernisasi sistem administrasi kepegawaian, termasuk penggunaan aplikasi mobile yang terstandarisasi dan audit berbasis data. Diharapkan, dengan langkah-langkah tersebut, praktik manipulasi presensi dapat diminimalisir, memastikan akuntabilitas dan efisiensi penggunaan dana publik.
