Setapak Langkah – 18 Agustus 2026 | Kelompok kuasa hukum yang mewakili Febrie Adriansyah mengajukan permohonan praperadilan kepada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dengan harapan hakim akan mengabulkan permohonan tersebut. Dalam permohonan itu, tim hukum menegaskan bahwa tindakan penggeledahan yang dilakukan di Sentul tidak memenuhi prosedur hukum yang berlaku.
Febrie Adriansyah, yang sebelumnya diketahui terlibat dalam investigasi terkait dugaan pelanggaran tertentu, menolak semua tuduhan yang diarahkan kepadanya. Tim hukum menambahkan bahwa penetapan perkara terhadap klien mereka didasarkan pada bukti yang belum terbukti secara sah di pengadilan.
Berikut adalah poin‑poin utama yang disampaikan tim hukum dalam permohonan praperadilan:
- Penggeledahan di Sentul tidak disertai surat perintah yang sah.
- Prosedur pengambilan barang bukti tidak melibatkan saksi yang independen.
- Bukti yang dikumpulkan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- Penetapan perkara terhadap Febrie Adriansyah bersifat prematur karena belum ada bukti kuat.
Pihak kepolisian yang melaksanakan penggeledahan menolak tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa semua prosedur telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Namun, tim hukum menegaskan bahwa proses tersebut masih dapat dipertanyakan keabsahannya di mata hukum.
Jika PN Jakarta Selatan mengabulkan permohonan praperadilan, maka proses penyelidikan selanjutnya harus mematuhi standar prosedur hukum yang lebih ketat, termasuk penerbitan surat perintah yang sah serta pelibatan saksi independen dalam setiap langkah penggeledahan.
Permohonan ini juga menambah ketegangan antara aparat penegak hukum dan organisasi hak asasi manusia yang menilai adanya potensi penyalahgunaan wewenang dalam proses investigasi.
