Pemerintah Selidiki Harga Beras Fortifikasi, Klaim Gizi Tak Boleh Jadi Alasan Jual Mahal

Setapak Langkah – 06 Agustus 2026 | Pemerintah Indonesia menindaklanjuti dugaan praktik penetapan harga beras fortifikasi yang dianggap tidak wajar. Kementerian Perdagangan bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memulai penyelidikan guna memastikan bahwa klaim manfaat gizi tidak dijadikan alasan untuk menaikkan harga secara berlebihan.

Latar Belakang Beras Fortifikasi

Berbagai produsen beras di Tanah Air kini menawarkan produk yang diperkaya mikronutrien, seperti zat besi, vitamin A, dan asam folat, dengan tujuan meningkatkan status gizi masyarakat. Program fortifikasi ini didukung oleh pemerintah sejak beberapa tahun lalu sebagai upaya menurunkan prevalensi anemia dan defisiensi mikronutrien.

Alasan Penyelidikan

• Masalah harga: Konsumen melaporkan harga beras fortifikasi jauh di atas beras biasa dengan selisih yang tidak proporsional.
• Transparansi label: Beberapa produsen mengklaim bahwa penambahan nutrisi meningkatkan biaya produksi secara signifikan.
• Pengawasan pasar: Pemerintah ingin memastikan tidak ada praktik kartel atau manipulasi harga.

Data Harga yang Dikumpulkan

Langkah Pemerintah Selanjutnya

1. Mengumpulkan data harga dari pasar tradisional, swalayan, dan toko daring selama tiga bulan terakhir.
2. Mengadakan pertemuan dengan asosiasi produsen beras untuk meninjau struktur biaya produksi.
3. Mengeluarkan pedoman harga wajar yang memperhitungkan biaya tambahan fortifikasi namun tidak boleh menimbulkan margin keuntungan berlebihan.
4. Memberlakukan sanksi administratif bagi pelanggar yang terbukti melakukan praktik kenaikan harga tidak sah.

Jika hasil penyelidikan menunjukkan adanya penyimpangan, pemerintah berjanji akan menindak tegas untuk melindungi konsumen, terutama kelompok rentan yang sangat membutuhkan produk beras fortifikasi dengan harga terjangkau.