Setapak Langkah – 04 Agustus 2026 | Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk melarang total penggunaan rokok elektronik (vape) di seluruh Indonesia. Kebijakan ini menuai beragam respons, mulai dari dukungan tegas hingga kritik keras yang menilai langkah tersebut dapat merugikan generasi muda.
Anggota DPR Ahmad Sahroni secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap arahan presiden. Menurutnya, vape justru menimbulkan lebih banyak dampak negatif bagi masyarakat, terutama bagi remaja yang rentan terpapar nikotin dan bahan kimia berbahaya.
Sementara itu, Komisi III DPR memberikan penilaian yang berbeda. Dalam rapat kerja terakhir, komisi tersebut menilai bahwa larangan total vape dapat menimbulkan ancaman baru bagi generasi bangsa, baik dari sisi kesehatan mental, ekonomi informal, hingga penegakan hukum.
- Aspek kesehatan: Penelitian lokal dan internasional menunjukkan peningkatan risiko gangguan pernapasan dan kardiovaskular pada pengguna vape, terutama pada usia di bawah 25 tahun.
- Aspek sosial: Vape sering dijadikan tren di kalangan remaja, sehingga larangan total dapat menimbulkan pergeseran perilaku ke produk tembakau konvensional yang lebih berbahaya.
- Aspek ekonomi: Industri vape menyediakan lapangan kerja bagi ribuan orang, mulai dari produsen, distributor, hingga penjual eceran.
- Aspek penegakan: Mengontrol peredaran produk vape secara menyeluruh memerlukan sumber daya yang signifikan, baik dari aparat kepolisian maupun otoritas kesehatan.
Berikut rangkuman posisi utama para pemangku kepentingan:
| Pemangku Kepentingan | Posisi | Alasan Utama |
|---|---|---|
| Presiden Prabowo | Mendukung larangan total | Melindungi kesehatan generasi muda |
| Ahmad Sahroni (DPR) | Mendukung larangan | Vape lebih banyak menimbulkan keburukan |
| Komisi III DPR | Menilai ancaman | Potensi dampak sosial‑ekonomi dan penegakan |
Dengan latar belakang tersebut, perdebatan kebijakan vape di Indonesia diperkirakan akan terus berlanjut. Pemerintah diharapkan dapat menyeimbangkan antara upaya melindungi kesehatan publik dan menjaga stabilitas ekonomi serta keberlangsungan lapangan kerja. Dialog inklusif antara pemerintah, DPR, pelaku industri, serta organisasi kesehatan menjadi kunci untuk menemukan solusi yang paling efektif bagi generasi bangsa.
