Setapak Langkah – 20 Juli 2026 | Jakarta, 26 Juli 2024 – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan pentingnya percepatan reformasi birokrasi guna meningkatkan efisiensi layanan publik. Dalam sambutan yang disampaikan di kantor Kementerian Pertahanan, ia menambahkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan penerapan Single National Identity Card (KTP Nasional Tunggal) sebagai langkah strategis untuk menyederhanakan proses administrasi.
Prabowo menyoroti bahwa birokrasi Indonesia masih dipenuhi oleh prosedur berulang, dokumen yang berlapis, dan waktu proses yang lama. “Kita harus memotong tumpang tindih fungsi, mempercepat alur kerja, dan memanfaatkan teknologi terkini agar warga tidak lagi terjebak dalam antrian panjang,” ujarnya.
Untuk mewujudkan KTP Nasional Tunggal, pemerintah berencana melakukan tiga tahap utama:
- Integrasi Data: Menggabungkan basis data kependudukan, kepolisian, dan lembaga keuangan ke dalam satu platform terpusat.
- Digitalisasi Layanan: Menyediakan portal daring yang memungkinkan pembuatan, pembaruan, dan verifikasi identitas secara elektronik.
- Pelatihan Aparatur: Mengadakan program pelatihan bagi pegawai negeri untuk mengoperasikan sistem baru dan menjamin keamanan data.
- Pengurangan waktu pengurusan dokumen resmi.
- Peningkatan akurasi data kependudukan.
- Mempermudah akses layanan kesehatan, pendidikan, dan perbankan.
- Penguatan pengawasan dan pencegahan tindak pidana identitas.
Ia menegaskan bahwa reformasi tidak hanya bersifat struktural, melainkan juga budaya kerja. “Kita harus menumbuhkan mentalitas melayani, berinovasi, dan berorientasi pada hasil,” tegas Prabowo.
Pemerintah menargetkan peluncuran pilot KTP Nasional Tunggal pada kuartal pertama 2025, dengan evaluasi menyeluruh sebelum penerapan penuh di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini diharapkan menjadi katalis bagi percepatan transformasi digital sektor publik secara menyeluruh.
