Setapak Langkah – 20 Juli 2026 | Baru-baru ini, istilah Narcissistic Personality Disorder (NPD) atau Gangguan Kepribadian Narsistik dipakai untuk menyebut Presiden Joko Widodo Prabowo Subianto dalam sebuah kolom opini, memicu reaksi keras dari kalangan pendukung dan pengamat politik.
Penggunaan sebutan NPD dianggap oleh sejumlah pakar sebagai bentuk hinaan pribadi, bukan sekadar kritik kebijakan. Menurut Dr. Ahmad Fauzi, pakar psikologi politik, “Menyematkan label klinis seperti NPD kepada seorang pejabat publik tanpa dasar ilmiah merupakan serangan terhadap martabat pribadi, bukan evaluasi kebijakan.”
Berikut beberapa poin utama yang diangkat dalam diskusi publik:
- Istilah NPD muncul dalam tulisan yang menilai kepemimpinan Presiden Prabowo sebagai terlalu otoriter dan egoistis.
- Pengamat politik menilai bahwa kritik seharusnya diarahkan pada keputusan atau tindakan, bukan pada diagnosa kepribadian yang sensitif.
- Kelompok pendukung Prabowo menuntut klarifikasi dan permintaan maaf atas penggunaan istilah tersebut.
- Beberapa ahli kesehatan mental menegaskan bahwa diagnosis NPD memerlukan evaluasi klinis yang mendalam dan tidak dapat dijadikan alat politik.
Reaksi resmi dari kantor kepresidenan menegaskan bahwa penghinaan pribadi tidak dapat ditoleransi dan menuntut agar wacana publik tetap berlandaskan fakta dan argumen konstruktif.
Sementara itu, komentar publik di media sosial menunjukkan polarisasi yang tajam; sebagian menilai penggunaan istilah NPD sebagai kebebasan berpendapat, sementara yang lain menilai hal itu sebagai pelanggaran etika jurnalistik.
Secara keseluruhan, insiden ini menyoroti pentingnya batasan antara kritik kebijakan dan serangan personal dalam wacana politik Indonesia.
