Setapak Langkah – 19 Juli 2026 | Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menegaskan bahwa Presiden tidak melakukan intervensi dalam proses hukum yang melibatkan Febrie Adriansyah, seorang pengusaha yang kini menjadi sorotan publik. Pernyataan tersebut muncul setelah pengacara selebriti Hotman Paris mengeluarkan komentar yang menuduh adanya tekanan politik terhadap penanganan kasus.
Hotman Paris, yang dikenal aktif menyuarakan pendapat di media sosial, menyebut bahwa kliennya, Febrie Adriansyah, mengalami perlakuan tidak adil dan menyiratkan bahwa pihak kepresidenan berperan dalam memperlambat proses penyidikan. Ia menuduh bahwa Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, berupaya memengaruhi jalannya hukum demi kepentingan politik.
Menanggapi tuduhan tersebut, Sekjen Gerindra menyatakan bahwa semua pihak, termasuk Prabowo, menghormati prinsip independensi lembaga peradilan. Ia menegaskan bahwa tidak ada instruksi, arahan, maupun campur tangan apapun dari pihak manapun dalam proses hukum Febrie Adriansyah.
Dalam sebuah konferensi pers yang digelar di kantor partai, Gerindra menambahkan bahwa kritik publik memang penting, namun harus didasarkan pada fakta yang terverifikasi. Menurut mereka, intervensi politik dalam penegakan hukum dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
- Febrie Adriansyah: Pengusaha yang dituduh melakukan dugaan korupsi terkait proyek pemerintah.
- Hotman Paris: Pengacara publik yang sering mengkritik kebijakan hukum pemerintah.
- Prabowo Subianto: Ketua Umum Gerindra, menegaskan komitmen terhadap supremasi hukum.
Gerindra juga menekankan bahwa setiap proses hukum harus berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik atau tekanan eksternal. Pihak partai mengajak semua elemen masyarakat untuk menunggu hasil resmi dari lembaga penegak hukum sebelum menarik kesimpulan.
Kasus ini menambah dinamika politik Indonesia menjelang pemilihan umum mendatang, di mana isu penegakan hukum menjadi salah satu poin penting dalam perdebatan publik. Gerindra berharap agar fokus tetap pada penyelesaian perkara secara adil dan transparan, serta menolak segala bentuk spekulasi yang dapat menodai integritas proses peradilan.
