Setapak Langkah – 15 Juli 2026 | Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengkritik keputusan kepolisian yang menyerahkan kasus korupsi yang melibatkan mantan pejabat Polri, Febrie Adriansyah, kepada Kejaksaan. Menurut YLBHI, proses tersebut menimbulkan kerawanan pada integritas sistem peradilan dan menambah ketidakpastian hukum.
Dalam pernyataan resmi, YLBHI menyoroti beberapa poin utama:
- Penyerahan kasus secara sepihak dapat mengurangi independensi penyelidikan karena tidak melalui mekanisme koordinasi yang transparan antara Polri dan Kejaksaan.
- Kurangnya dokumen pendukung yang diserahkan kepada Kejaksaan berpotensi menghambat proses penyidikan dan persidangan.
- Praktik serupa sebelumnya telah menimbulkan dugaan manipulasi bukti dan mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.
YLBHI menekankan bahwa prosedur yang tepat seharusnya melibatkan audit independen serta koordinasi lintas lembaga untuk memastikan semua bukti terjaga keasliannya. Tanpa mekanisme tersebut, risiko “double handling” atau penanganan ganda dapat muncul, yang pada gilirannya memicu pertanyaan mengenai siapa yang memegang otoritas akhir dalam kasus korupsi.
Reaksi dari pihak Polri menyatakan bahwa penyerahan kasus tersebut merupakan langkah rutin sesuai dengan mandat hukum yang mengatur peralihan penyelidikan ke Kejaksaan bila terbukti terdapat indikasi tindak pidana. Namun, YLBHI menilai bahwa prosedur yang diikuti belum mematuhi standar transparansi yang seharusnya dijaga oleh institusi negara.
Para ahli hukum menilai bahwa kasus ini dapat menjadi preseden penting bagi penegakan hukum di Indonesia. Jika penyerahan kasus dilakukan tanpa dokumentasi yang lengkap, maka proses peradilan dapat terhambat, berpotensi menurunkan efektivitas sanksi terhadap pelaku korupsi.
Secara keseluruhan, YLBHI menyerukan kepada pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk memperbaiki mekanisme koordinasi, mengoptimalkan transparansi, serta memastikan bahwa setiap tahapan penanganan kasus korupsi dilaksanakan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.
