Setapak Langkah – 15 Juli 2026 | Penasihat hukum milik Don Ritto, yang dikenal sebagai sosok kunci dalam jaringan bisnis sang pengusaha, secara tegas menolak semua tuduhan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang mengaitkannya dengan alokasi dana bernilai puluhan miliar rupiah dari de’Clan Café untuk pembangunan pelabuhan di Provinsi Kalimantan Timur.
Dalam pernyataan resmi yang disampaikan kepada media pada Senin, penasihat tersebut menegaskan tidak ada bukti yang mengaitkan dirinya dengan penyaluran dana tersebut, serta menekankan bahwa semua transaksi keuangan yang melibatkan de’Clan Café berada di bawah pengawasan akuntansi yang transparan dan telah melalui audit internal.
Berikut rangkaian fakta yang dikemukakan oleh penasihat hukum:
- Uang puluhan miliar rupiah berasal dari investasi de’Clan Café, sebuah usaha kuliner yang beroperasi di beberapa kota besar Indonesia.
- Penyaluran dana untuk proyek pelabuhan di Kalimantan Timur dikelola oleh perusahaan kontraktor yang bukan bagian dari struktur kepemilikan Don Ritto.
- Penasihat hukum tidak terlibat dalam keputusan investasi atau alokasi anggaran proyek.
Selain itu, penasihat hukum menambahkan bahwa pihak berwenang belum menyampaikan dokumen resmi yang mengaitkan namanya dengan kasus tersebut, dan ia siap memberikan klarifikasi lebih lanjut jika diperlukan.
Pihak kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melakukan penyelidikan terkait aliran dana tersebut. Jika terbukti adanya penyalahgunaan, konsekuensinya dapat mencakup sanksi pidana berat serta denda administratif.
Berikut tabel ringkas mengenai pihak-pihak yang terlibat dan status terkini:
| Elemen | Detail |
|---|---|
| Pihak yang dituduh | Penasihat hukum Don Ritto |
| Sumber dana | Investasi de’Clan Café (puluhan miliar rupiah) |
| Proyek | Pembangunan pelabuhan di Kalimantan Timur |
| Status hukum | Masih dalam penyelidikan, belum ada bukti kuat |
Kasus ini menambah ketegangan di lingkup politik dan ekonomi regional, mengingat pelabuhan yang direncanakan menjadi pintu gerbang utama bagi ekspor komoditas Kalimantan Timur. Pengawasan publik terhadap transparansi dana investasi diperkirakan akan semakin ketat ke depannya.
